Edukasi Hukum Dalam Penerapan Inpres No 1 Tahun 2016

Sebarkan:

ARMIN SULAIMAN LUBIS,SH.
SIDIMPUAN - Menurut Advokat Armin Sulaiman Lubis SH, Berdasarkan hasil dari pengamatan dan observasi di lapangan, "Saya menilai tidak saling menguatkan dengan UU  No 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan Korupsi," Selasa (1/2/2022 ).

Dimana bahwa didalam acuan Inturupsi Peresiden Nomor 1 Tahun 2016 jelas didalamnya menerangkan mengedepankan APIP (aparatur pengawasan internal pemerintah) apabila ada organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang melakukan penyalah gunaan wewenang maupun jabatannya.

"Apa bila ada masalah internal terhadap administrasi maupun kerugian harus diselesaikan APIP dulu bukan APH.  Bahwa dalam hal itu sangat bertolak belakang menurut kaca mata saya selaku penegak hukum," teganya.

Kemudian, Apabila dikaitkan dengan  UU Nomor 31 Tahun 1999 perubahan UU Nomor 20 tahun 2001 Pasal 2 ayat (1), yangg berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

"Bahwa berdasarkan hal tersebut bagi stakeholder pemerintah mau aparat penegak hukum supaya lebih jeli dan mencermati kasus, maupun peristiwa yang terjadi dalam pencegehan terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi".

Dan terhadap dugaan pelaku tindak pidana korupsi klalau sifatnya Pengaduan Masyarakat (Dumas) menurutnya sesuai dasar Inpres yang dimaksud "itu tidak langsung bisa penegak hukum memperoses pelaku,  harus terlebih dahulu di APIP kan, setelah tidak ada itikat baik dari dugaan pelaku barulah di serahkan ke Aparat Penegak Hukum ( APH )". (pengirim Advokat ARMIN SULAIMAN LUBIS, SH.)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini