Syah Afandin: Musrenbang Harus Disusun Skala Prioritas dan Kepentingan Masyarakat

Sebarkan:

Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin. (foto/ist)
LANGKAT - Musrenbang Langkat 2023 harus disusun berdasarkan skala prioritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan operasional pejabat.

Sikap tegas ini disampaikan Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin saat membuka Musrenbang Tahun 2023 di ruang pola kantor Bupati, Senin kemarin.

"Susun sesuai skala prioritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kurangi yang tidak perlu, kunjungan ke lapangan masnfaatkan dengan baik," pesan Ondim saat akrab Syah Afandin.

Salah satu prioritas diantaranya Pulau Sembilan yang akan dijadikan Kampung Kepiting, nantinya akan mendapatkan bantuan Rp80 miliar dan akan ditambah Rp100 miliar.

Sementara itu, Inspektur Sumut Laso Marbun mewakili Gubsu Edy Rahmayadi, menyampaikan ditahun ini kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dan secara provinsi sudah ditetapkan. 

Provinsi Sumut mempunyai delapan (8) program prioritas untuk diwujudkan sampai September 2023. Salah satunya membangun ruas jalan Provinsi Sumut di Langkat dengan skema sebesar Rp2,7 triliun. 

Sementara Kepala Bapeda Langkat,  Hj Rina Wahyuni Marpaung S.STP MAP menjelaskan program prioritas Langkat tidak boleh lari dari arah utama program Presiden Joko Widodo. Program prioritas Pemprovsu dan nasional akan disinergikan dengan program prioritas Langkat. 

Saat ini Langkat mempersiapkan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan layanan infrastruktur untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Di Musrembang dilakukan penandatanganan kesepakatan menjadi program prioritas untuk tahun 2023.

Program Prioritas Yakni:

  • Pembangunan SDM yakni peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan. 
  • Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 
  • Peningkatan kesempatan kerja dan perusahaan melalui penyediaan lapangan pekerjaan. 
  • Peningkatan daya saing daerah melalui inspector agraris. 
  • Peningkatan daya saing sektor pariwisata. 
  • Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi. 
  • Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga. 
  • Infrastruktur yang berbahasa lingkungan. (red/ril)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini