 |
| Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Bupati Simalungun H Anton Achmad Saragih pada peluncuran Universal Health Coverage. (foto/ist) |
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Simalungun terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Langkah konkret itu diwujudkan melalui peluncuran program Universal Health Coverage (UHC), yang menjadi tonggak penting peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut.
Peluncuran resmi program UHC ini digelar di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, dan diresmikan langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama jajaran pejabat daerah dan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi erat antara Pemkab Simalungun dan BPJS Kesehatan dalam upaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh jaminan pelayanan kesehatan yang layak, mudah diakses, dan berkualitas.
Cakupan Kepesertaan Capai 101,78 Persen
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, Edwin Tony SM Simanjuntak, menyampaikan bahwa capaian UHC ini didukung data yang sangat menggembirakan. Hingga 1 September 2025, tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Simalungun telah mencapai 101,78 persen dari total penduduk sebanyak 1.004.303 jiwa.
Capaian tersebut terdiri dari berbagai segmen kepesertaan, antara lain:
- • Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda: 303.329 jiwa
- • Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK): 332.239 jiwa
- • Bukan Pekerja (BP): 42.694 jiwa
- • Pekerja Penerima Upah–Badan Usaha (PPU-BU): 167.873 jiwa
- • Pekerja Penerima Upah–Penyelenggara Negara (PPU-PN): 65.410 jiwa
Selain itu, tingkat keaktifan peserta juga telah mencapai 80,59 persen, menandakan bahwa sebagian besar masyarakat telah aktif memanfaatkan layanan kesehatan melalui BPJS.
Edwin menjelaskan, peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemda (PBPU Pemda) dalam enam tahun terakhir terbilang sangat signifikan.
“Tahun 2020 jumlahnya hanya 46.322 jiwa, sempat turun menjadi 12.418 jiwa pada 2021, namun terus meningkat tajam menjadi 245.066 jiwa per September 2025,” ujarnya.
Dukungan anggaran yang substansial dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab Simalungun menjadi kunci utama dalam memperluas kepesertaan tersebut.
UHC Dorong Kualitas Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Dalam sambutannya, Bupati H. Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa program UHC merupakan prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
“UHC bukan hanya tentang kepesertaan, tetapi juga tentang peningkatan mutu layanan. Kami ingin masyarakat Simalungun merasakan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan setara,” ujar Bupati.
Bupati juga menyampaikan bahwa saat ini 46 Puskesmas, 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 3 Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Simalungun telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari 46 klinik yang terdaftar, sebanyak 23 klinik telah terafiliasi dengan BPJS, serta 5 dari 9 praktik mandiri dokter juga telah bermitra, sementara sisanya masih dalam proses pemenuhan syarat kredensial.
“Seluruh fasilitas kesehatan di Simalungun harus terus berbenah meningkatkan mutu pelayanan agar masyarakat percaya dan aktif menggunakan BPJS Kesehatan,” tambah Bupati.
Sebagai langkah lanjutan, Bupati juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menjaga keberlanjutan UHC melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan, kemudahan proses pendaftaran, serta peningkatan layanan di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS.
“Saya berharap peluncuran UHC ini menjadi momentum bagi kita semua untuk terus berinovasi dan menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Simalungun,” tegasnya.
Acara peluncuran UHC ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan perangkat daerah, serta jajaran BPJS Kesehatan, termasuk Deputi Direksi Kedepu¬tian Wilayah I, Asisten Deputi Bidang Kepesertaan Mutu Pelayanan, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar.
Hadir pula para camat, Direktur RSUD, pimpinan rumah sakit swasta, dan seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Simalungun.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mempertegas semangat kebersamaan dalam membangun sistem kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
 |
| Luncurkan Universal Health Coverage, Pemkab Simalungun Wujudkan Akses Kesehatan Setara Bagi Semua Warga. (foto/ist) |
Dukung Program UHC Sumut
Sebagai bentuk dukungan terhadap program kesehatan di tingkat provinsi, Bupati Anton Achmad Saragih juga menghadiri peluncuran Program UHC Prioritas dan Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah, yang digelar di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam, Senin (29/9/2025).
Kegiatan yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun itu diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, David Bangun mengapresiasi capaian UHC di Sumatera Utara yang kini menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar yang berhasil mencapai status UHC Prioritas. Namun ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keaktifan peserta di atas 80 persen serta peningkatan kualitas layanan dengan prinsip mudah, cepat, dan setara.
Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa mulai 1 Oktober 2025, seluruh warga Sumatera Utara dapat berobat hanya dengan menggunakan KTP di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Rumah sakit tidak boleh lagi menolak pasien dengan alasan kamar kelas 3 penuh. Pasien dapat dirawat di kelas 2 tanpa biaya tambahan,” tegas Gubernur.
Menanggapi hal itu, Bupati Simalungun menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerahnya untuk berkolaborasi dan mendukung program tersebut.
“Kabupaten Simalungun siap melaksanakan program berobat gratis hanya dengan KTP. Ini langkah nyata untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat,” ujar Bupati.
Pada kesempatan yang sama, Kabupaten Simalungun juga menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp28,43 miliar yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk penguatan sektor kesehatan. (Advertorial Kominfo Simalungun)
