 |
| Pos Lalu Lintas Simpang Empat Limapuluh, Batu Bara, sudah rampung direnovasi. (foto:mm/zein) |
Masukan tersebut disampaikan menyusul adanya keluhan dari sejumlah wartawan terkait sulitnya melakukan konfirmasi terhadap pihak Dinas PUTR, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan sejumlah proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025.
Ketua Wappress Batu Bara, Zainuddin, mengatakan bahwa upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan, baik melalui sambungan telepon maupun dengan mendatangi kantor dinas terkait, belum mendapatkan respons yang diharapkan.
“Kami berharap ada keterbukaan informasi, sehingga tugas jurnalistik dapat berjalan dengan baik dan informasi yang disampaikan ke publik menjadi berimbang,” ujar Zein, Senin (15/12/2025), di Sekretariat Wappress Batu Bara.
Menurutnya, keterbatasan akses komunikasi tersebut menyulitkan wartawan dalam memperoleh klarifikasi terkait sejumlah pekerjaan di Dinas PUTR, termasuk proyek rehabilitasi Kantor Pos Lantas Limapuluh dan Pos Lantas Sei Bejangkar yang saat ini menjadi perhatian publik.
Zein menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghakimi atau menuduh adanya pelanggaran, melainkan mendorong adanya penjelasan resmi dari instansi terkait agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Diketahui, R. Siboro saat ini menjabat sebagai Plt Kadis PUTR Kabupaten Batu Bara, di samping jabatan definitifnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Kepala Dinas PUTR sebelumnya mengundurkan diri.
Hal senada juga dikatakan Ketua IWO Batuara, Darmansyah berharap Plt Kadis PUTR dan PPK dapat membuka ruang komunikasi dengan insan pers sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUTR Kabupaten Batu Bara maupun PPK yang disebutkan belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan.
Organisasi wartawan juga meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara melakukan evaluasi internal sesuai kewenangan yang berlaku, guna memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(zein)
