Diduga Makanan Berjamur Dibagikan ke Siswa di Sibolga–Tapteng, FORMAS Siap Laporkan Pelaksanaan MBG ke BGN Pusat

Sebarkan:
Edi Yanto Simatupang, saat berada di Polres Tapteng dan Foto makanan diduga berjamur dan makanan diduga kurang dari harga Rp10.000. (foto:mm/ist)
TAPANULI TENGAH (MM) - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut) kembali menuai sorotan keras. Forum Masyarakat Adil Untuk Semua (FORMAS) mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaannya, mulai dari makanan berjamur hingga menu yang disebut tidak layak dikonsumsi oleh siswa.

Ketua FORMAS, Edi Yanto Simatupang, bahkan menyebut pihaknya telah mengantongi nama yayasan yang diduga tidak menjalankan program sesuai petunjuk teknis (juknis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Temuan di lapangan sangat memprihatinkan. Kami menemukan makanan berjamur, makanan basi, dan porsi yang tidak sebanding dengan nilai anggaran yang seharusnya,” kata Edi Yanto Simatupang, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mencederai tujuan program, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak sekolah yang menjadi penerima manfaat.

“Kami tidak ingin program dari Presiden Prabowo Subianto dijadikan topeng maling berkedok gizi oleh mitra-mitra yayasan nakal di Sibolga dan Tapteng,” tegasnya.

FORMAS, kata Edi, dalam waktu dekat akan menyurati Kepala BGN di Jakarta untuk meminta dilakukan audit terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah Sibolga-Tapteng. Dalam surat tersebut, pihaknya juga akan melampirkan sejumlah temuan di lapangan.

Selain audit, FORMAS juga meminta Kepala BGN turun langsung meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pusat penyediaan makanan bagi siswa.

“Pertanyaannya, kenapa dapur yang tidak sesuai juknis dan SOP BGN bisa diloloskan untuk beroperasi di Sibolga-Tapteng? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami,” ujarnya.

Ia mengingatkan, kondisi dapur yang tidak memenuhi standar bisa memicu risiko kesehatan serius bagi para siswa. “Apakah kita harus menunggu anak-anak keracunan dulu baru semua bergerak? Kami tidak ingin Sibolga-Tapteng menjadi daftar tambahan korban keracunan makanan di Indonesia,” katanya.

FORMAS juga menegaskan laporan yang akan dilayangkan tidak hanya menyasar pihak yayasan. Sejumlah pihak yang berada dalam struktur pelaksana program, mulai dari perwakilan BGN tingkat provinsi hingga pengelola dapur, disebut akan turut dimintai pertanggungjawaban.

“Kami mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto karena ini program yang mulia. Tapi kami tidak akan diam jika program ini dijadikan ladang permainan oleh oknum yang mencari keuntungan,” pungkas Edi. (jhonny simatupang)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini

 
Desain: indotema.com