 |
| Ketua DPC PDI Perjuangan Medan, Hasyim turun langsung membagikan masker kepada pengguna jalan. (foto:mm/ist) |
Aksi pembagian masker ini merupakan kegiatan spontanitas yang sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir sejak kabut asap tebal mulai menyelimuti dan memperburuk kualitas udara di wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim SE, yang hadir langsung di lapangan didampingi Bendahara DPC, Ust. Fuad Akbar, M.Sos., menegaskan bahwa aksi ini spontanitas dan murni didasari rasa kemanusiaan demi melindungi kesehatan warga.
"Ini aksi spontanitas saja, sebenarnya. Begitu melihat kabut asap makin pekat dan mengganggu aktivitas warga, kami langsung turun ke jalan. Gerakan ini sudah kita jalankan beberapa hari di berbagai titik persimpangan dan pusat keramaian. Total ada 5.000 masker yang kita bagikan untuk membantu menjaga kesehatan pernapasan masyarakat," ujar Hasyim, Jumat sore.
Ia menambahkan bahwa keselamatan dan kesehatan rakyat harus menjadi prioritas utama saat kondisi lingkungan sedang tidak ramah.
"Kesehatan warga tidak bisa ditunda. Pembagian masker ini mungkin langkah kecil, tetapi sangat krusial untuk mencegah timbulnya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada warga, terutama anak-anak, pedagang jalanan, dan pengendara roda dua," ungkap Hasyim.
Di samping turun ke jalan membagikan masker, Hasyim yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara juga memberikan catatan serta kritik konstruktif kepada pemerintah daerah terkait penanganan dampak kabut asap.
Hasyim mengimbau agar pemerintah tidak hanya bertindak setelah penumpukan dampak terjadi, melainkan memperkuat koordinasi lintas sektor dan mitigasi sejak dini.
"Kami mengapresiasi setiap langkah penanganan yang mulai berjalan. Namun, kita harus jujur bahwa penanganan krisis lingkungan seperti kabut asap butuh respons yang jauh lebih cepat, terukur, dan terintegrasi. Pemerintah daerah harus memastikan edukasi mitigasi kesehatan sampai ke tingkat lingkungan, penyediaan sarana medis darurat yang memadai, serta kejelasan sumber kabut asap agar bisa diselesaikan dari hulu," tegas Hasyim.
"Saya kira, Kementerian Kehutanan harus menjelaskan langkah konkret untuk mencegah karhutla berulang, mempercepat pemadaman, menelusuri sumber asap, dan memastikan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar. Data Kemenhut per 14 Oktober 2026 mencatat 372 titik panas berkepercayaan tinggi secara nasional, meningkat 52,5 persen dari sehari sebelumnya. Ini menuntut evaluasi serius atas efektivitas pencegahan dan pengendalian. Publik membutuhkan hasil nyata, bukan hanya laporan operasi dan angka statistik," pungkasnya. (akbar)
