![]() |
| Dua tersangka mengenakan kaos orange diamankan di Mapolres Batu Bara. (foto/ist) |
Kedua tersangka masing-masing berinisial SL alias Syahrizal (44) dan S alias Sabri (41). Keduanya diduga terlibat dalam proses perekrutan hingga pemberangkatan calon PMI tanpa dilengkapi dokumen dan izin resmi.
Kasus ini terungkap pada Senin (12/10/2026), setelah personel Satreskrim Polres Batu Bara menerima informasi mengenai rencana pemberangkatan sejumlah CPMI ke Malaysia melalui jalur yang diduga tidak sesuai prosedur.
Berdasarkan hasil penyelidikan, Syahrizal diduga bertugas mencari dan menerima calon pekerja migran serta membantu pengurusan paspor. Sementara Sabri berperan menjemput, mengantar CPMI untuk pengurusan paspor, hingga membawa mereka menuju Pelabuhan Tanjung Balai.
Polisi juga mengungkap dugaan modus yang digunakan untuk meloloskan keberangkatan tersebut. Para CPMI diduga diarahkan menyampaikan kepada petugas imigrasi bahwa tujuan perjalanan ke Malaysia adalah untuk berwisata.
Dari hasil penyelidikan sementara, aktivitas penempatan PMI secara ilegal tersebut diduga telah berlangsung sejak 2022.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita lima buku paspor, dua unit telepon genggam merek Samsung, serta satu unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi BK 1821 VOC.
Kapolres Batu Bara melalui Kasat Reskrim AKP Binrod Situngkir, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan melindungi masyarakat dari praktik penempatan pekerja migran secara ilegal.
Ia mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi.
"Kami mengimbau warga yang ingin bekerja di luar negeri agar menggunakan jasa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar di BP3MI dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia," ujar Binrod.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 81 juncto Pasal 69 dan Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Keduanya terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.
Polres Batu Bara menyatakan akan terus meningkatkan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) guna mencegah berbagai tindak pidana, termasuk perdagangan orang dan praktik penempatan PMI secara ilegal.(zein)


