Tunjangan Penyuluh Pertanian Bertambah Setelah Ditarik ke Pusat, tetapi Sarana dan Pelatihan Justru Jalan di Tempat

Sebarkan:
Setelah melewati masa panen, sejumlah petani kembali melakukan tanam padi di sejumlah daerah. (foto/ist)
MEDAN – Pengalihan kewenangan penyuluh pertanian ke pemerintah pusat membawa perubahan positif terhadap kesejahteraan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), terutama melalui tambahan tunjangan. 

Namun, peningkatan kesejahteraan tersebut dinilai belum diikuti pembenahan sarana dan prasarana (sarpras) serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyuluh.

Persoalan tersebut disampaikan M. Taufik Batubara dalam diskusi bersama di Kilat Kuphi. Menurutnya, tambahan tunjangan setelah pengalihan status penyuluh ke pemerintah pusat patut diapresiasi sebagai bentuk penghargaan terhadap peran strategis PPL dalam mendampingi petani dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Meski demikian, Taufik menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi, terutama menyangkut kualitas pelatihan dan ketersediaan fasilitas pendukung pekerjaan penyuluh di lapangan.

Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah metode pelatihan yang masih banyak mengandalkan sistem daring. Padahal, penyuluhan pertanian membutuhkan peningkatan keterampilan teknis melalui praktik langsung, penguasaan teknologi pertanian, serta pemahaman terhadap kondisi agroekosistem di masing-masing wilayah.

Selain pelatihan, kondisi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) juga menjadi perhatian. Menurut Taufik, fasilitas BPP belum menunjukkan perkembangan signifikan ke arah yang lebih modern dan representatif. Bahkan, kondisi sarana dan prasarana di sejumlah lini pelayanan penyuluhan dinilai mengalami penurunan.

Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan penyuluh semestinya berjalan beriringan dengan penguatan kompetensi dan penyediaan fasilitas kerja yang memadai.

"Penyuluh pertanian bukan hanya menjadi ujung tombak pembangunan pertanian, tetapi juga harus mampu menjadi pusat informasi dan sumber pengetahuan teknis bagi petani," demikian pandangan Taufik dalam diskusi tersebut.

Karena itu, ia berharap Kementerian Pertanian segera mengambil langkah konkret untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan para penyuluh melalui pelatihan yang lebih aplikatif, termasuk praktik langsung di lapangan.

Selain itu, pembenahan dan peningkatan kualitas sarana prasarana penyuluhan, khususnya fasilitas BPP, dinilai penting agar penyuluh dapat menjalankan tugas pendampingan secara optimal.

Menurutnya, pengalihan kewenangan penyuluh ke pemerintah pusat seharusnya menjadi momentum pembenahan menyeluruh. Tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memastikan penyuluh memiliki kompetensi, fasilitas, dan dukungan kerja yang memadai.

Dengan demikian, peran penyuluh sebagai pendamping sekaligus sumber informasi teknis bagi petani dapat semakin optimal dalam mendorong produktivitas dan kemajuan sektor pertanian.(frans)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini

 
Desain: indotema.com