 |
| Kepala KPw BI Sibolga, Aswin Kosotali. (foto:mm/jhonny) |
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Sibolga, Aswin Kosotali, mengatakan, pengelolaan parkir sistem cashless payment sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan transaksi pembayaran non-tunai di masyarakat.
"Selain sesuai kebutuhan masyarakat, parkir sistem cashless payment menjamin transparansi atas pendapatan parkir di lingkungan Bandara Silangit," kata Aswin, Kamis (10/2/2022).
Dikatakan Aswin, bandara sebagai pintu masuk harus menyesesuaikan dengan kebutuhan masyarakat/tamu yang datang, termasuk dalam hal pembayaran parkir.
BI ungkap Aswin, berharap hal itu dapat menjadi tipping point (titik kritis) untuk wilayah Taput agar menjadi lebih digital dalam transaksi/pembayaran ke depannya, sehingga terciptanya ekosistem pembayaran digital dan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BI mencatat uang elektronik (UE) terus tumbuh. Secara nominal, transaksi pada 2021 menyentuh angka Rp305.4 triliun atau tumbuh 49.1% (yoy). Di samping itu, secara volume transaksi, pada periode yang sama mencapai Rp5,4 miliar transaksi (frekuensi) atau tumbuh 17.8% (yoy). Ini menandakan transaksi UE bukan hanya bertumbuh di masyarakat, namun sudah menjadi kebutuhan.
Sementara untuk mendorong peningkatan/akselerasi ekosistem pembayara digital, BI ucap Aswin, telah meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
QRIS adalah standardisasi pembayaran menggunakan metode QR Code agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.
"BI bersama perbankan setempat telah melaksanakan akuisisi QRIS kepada para merchant (pedagang) di lingkungan Bandara Silangit. Akuisisi QRIS ini melengkapi akuisisi QRIS sebelumnya yang telah dilakukan BI Sibolga bersama perbankan di sektor transportasi rakyat, yaitu para komunitas pemilik becak motor (betor) di Kota Sibolga," imbuh Aswin.
Sambung Aswin, pada Oktober 2021, BI Sibolga juga telah mendukung upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir dan perbankan setempat dalam penerapan e-retribusi wisata dan e-retribusi pasar, dengan pilot project di 20 objek wisata dan satu pasar di Samosir. Dan berdasarkan data cutoff (data pintas) 31 Desember 2021, jumlah merchant QRIS di wilayah Sumatera Utara (Sumut) tercatat sebanyak 610.842, dan untuk Taput sudah menyentuh angka 7.755.
"Angka ini akan terus bertumbuh mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, karena gaya hidup masyarakat saat ini berubah akibat pandemi Covid-19. Hal itu tentunya berpengaruh pada perubahan perilaku masyarakat ketika bertransaksi, yang semula tunai mulai beralih ke non-tunai dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pembayaran secara digital, karena metode tersebut dirasa lebih aman," bebernya.
Mengacu pada kondisi tersebut aku Aswin, pembayaran digital dapat menjadi alternatif sistem pembayaran yang aman dan higienis, karena dapat dilakukan secara contactless (tanpa perlu bersentuhan), bahkan tanpa perlu bertatap muka.
"Selain itu, transaksi juga lebih cepat dan efisien karena masyarakat dapat menggunakan aplikasi pembayaran manapun yang mereka miliki," tukasnya.
Sementara dari sisi pemerintah, implementasi transaksi non-tunai tutur Aswin, dapat mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Yang mana hal itu dapat menjadi salah satu upaya mitigasi potential loss (mencegah potensi kehilangan) dan mengoptimalkan di sisi penerimaan yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah termasuk di Pemda Taput.
"Namun untuk mencapai tujuan di atas, diperlukan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, BI, pelaku usaha, perbankan dan masyarakat. Alone, we can do so little; together we can do so much (Kita hanya bisa melakukan sedikit jika sendiri, tapi kita bisa melakukan banyak hal, bila bersama,” pungkas Aswin. (jhonny/mm)
