 |
| Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Setdakab Paluta Sugeng Siregar SSTP saat menemui peserta aksi. (foto/ist) |
Aksi demonstrasi digelar menolak kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO ini digelar secara serentak di 22 provinsi petani sawit dari seluruh Indonesia.
Dalam aksinya, kooordinator aksi Ir Pelle Santana Harahap berasama dengan 12 orang lainnya dan dengan menggunakan 5 unit mobil serta membawa spanduk menyampaikan tuntutannya.
Adapun yang menjadi tuntutan dari Apkasindo Paluta antara lain adalah agar pemerintah membuka larangan ekspor buah kelapa sawit. Tak hanya itu saja, massa aksi juga meminta agar pemerintah daerah Paluta menyamakan harga TBS di semua perusahaan yang ada di kabupaten Paluta.
"Kami juga meminta kepada Bupati Paluta untuk mencabut izin PKS yang membeli TBS petani sawit dengan harga sangat murah," ujar Ir Pelle Santana, Sekretaris DPD Apkasindo Paluta ini dalam orasinya.
Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Setdakab Paluta Sugeng Siregar SSTP saat menemui peserta aksi menyampaikan sebagai perwakilan dari Pemda menerima surat dari Apkasindo Paluta dan akan disampaikan kepada kepala daerah (Bupati).
"Mohon maaf, Bapak Bupati tidak bisa hadir karena beliau sedang ada giat zoom meeting sampai pukul 16.00 WIB nanti," ujar Sugeng.
Mantan Camat Hulu Sihapas ini menambahkan, persoalan ini sudah menjadi perhatian Pemkab Paluta. Dalam waktu dekat, ujar Sugeng, paling lama dua pekan ke depan Bupati akan melaksanakan audensi dengan pihak Apkasindo Paluta dan melakukan peninjauan ke lapangan.
"Kami (Pemkab Paluta) terus berpihak kepada masyarakat, dan kami juga merasa sangat prihatin atas putusan larangan ekspor sawit ini," kata Sugeng.
Aksi keprihatinan Apkasindo Paluta ini mendapatkan pengawalan ketat dari personel Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan. (Ahmad Yasir Harahap)
