 |
| Ketua Komisi I DPRD Siantar Andika Prayogi Sinaga menyambut para pengunjuk rasa. (foto:mm/joenainggolan) |
Salah seorang rohaniawan dari pendemo, S Saragih mengaku merasakannya heran, kecewa dan malu. Dalam orasinya, pria berusia 76 tahun itu menyebut DPRD telah membiarkan rakyatnya tersiksa.
"Kota Siantar ini sudah tidak beraturan lagi. PTPN sudah menginjak pendahulu-pendahulu sebelumnya, bahkan melecehkan kami sebagai rakyat kecil. Desember 2022 kami sudah datang ke sini, sampai sekarang tak ada jawaban pasti dari DPRD," katanya.
Sementara itu, Gibson Aruan menyebut pemberhentian okupasi lahan oleh PTPN III sebelumnya sudah pernah disepakati oleh DPRD dan masyarakat. Namun, kata dia, alat berat pihak kebun masih beroperasi di lokasi. "Laksanakan RDP Pak Dewan, katanya bangsa kita ini menjunjung tinggi bermufakat," ucapnya yang juga menjadi Pengacara Masyarakat.
Represi atas petani dan masyarakat, sebut dia, terjadi pada 25 Januari 2023 lalu. Tidak kekerasan yang dilakukan sekuriti kebun pada masyarakat sudah di luar batas dan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan tindak pidana.
"Ada 10 laporan kami ke penegak hukum. Kami masyarakat, kami punya hati, Pak. Kepada Bapak Anggota Dewan, nanti di momen 2024 datang kalian ke rumah kami," kata Gibson dalam orasinya ditimpali para kaum wanita.
Menganggapi hal pengunjuk rasa, Ketua Komisi DPRD Andika Prayogi Sinaga mengatakan agar masyarakat pendemo harap bersabar. Kami diutus pimpinan DPRD hanya untuk menerima saudara-saudari masyarakat Kelurahan Gurilla. "Kebetulan pimpinan DPRD sedang berada di luar kota, nanti akan kami sampaikan," kata politisi Partai Hanura itu. (joenainggolan)
