 |
| Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD Golkar Sumut, DR KRT H Hardi Mulyono Surbakti, MAP. |
“Pola kepemimpinan Edy Rahmayadi itu sangat buruk. Wajarlah jika hingga enam bulan menjelang akhir masa jabatannya, nyaris tak ada kinerjanya yang layak diacungi jempol,” tegas Hardi Mulyono, kemarin, di Medan.
Dikatakan Hardi Mulyono, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Sumut berani bertindak sembrono di dalam mengajukan nama-nama calon pejabat eselon tersebut untuk dilantik oleh Gubsu, karena dia tau persis bagaimana buruknya pola kepemimpinan Gubsu sebagai atasannya di dalam memimpin Pemprov Sumut. “Kalau Edy itu konsisten dan melaksanakan tupoksinya secara benar, pastilah para pembantunya tidak berani bekerja sembrono,” kata Hardi.
Prilaku Kepala BKD Sumut tersebut, boleh jadi juga terjadi pada pembantu Edy lainnya. Karenanya, sangat masuk akal jika kinerja Edy dan pembantunya tidak ada yang memuaskan. Pada gilirannya, “ Visi-misi Sumut Bermartabat itu cumalah sebatas cakap kaleng-kaleng saja.”
Dalam konteks ini, Hardi mengatakan Edy tak cuma harus mau mengakui kesalahan di dalam melantik pejabat eselon tersebut. Lebih dari itu, Edy harus berani meminta maaf kepada masyarakat Sumut, karena tidak mampu memimpin Sumatera Utara sebagaimana mestinya. “Kalau Edy memang ksatria, dia harus berani meminta maaf kepada masyarakat Sumut, bahwa dia tidak mampu memimpin Sumut sebagaimana mestinya selama 4,5 tahun memimpin Sumut.”
Buruknya kinerja Edy Rahmayadi memimpin Sumut, sesungguhnya sudah dilontarkan Hardi Mulyono sejak jauh hari sebelumnya. “Itulah, kenapa kemudian sejak setahun lalu saya sudah berani menyatakan, bahwa Golkar tidak akan lagi mencalonkan Edy pada Pilgubsu mendatang.”
Sebagaimana ramai diberitakan, saat melantik 911 pejabat eselon III dan IV (Selasa, 21/2/23), terdapat dua orang telah meninggal dunia, satu orang OTT (Operasi Tangkap Tangan), beberapa orang sudah pension, serta puluhan orang eselon III dan IV di-non job-kan tanpa alasan jelas.
Jangan Tutup Mata
Sebagai Sekretaris Wantim DPD Golkar Sumut, Hardi Mulyono juga minta Fraksi Golkar dan seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut tidak tutup mata terhadap berbagai masalah menyangkut kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubsu.
“Fraksi Golkar DPRD Sumut jangan tutup mata dan diam saja terhadap ketidakbecusan kepemimpinan Edy di dalam memimpin Sumut. Sebab, ketidakbecusan itu berdampak kepada masyarakat, dan anggota fraksi adalah para wakil rakyat dan perpanjangan partai,” harap Hardy.
Hardi minta kepada Ketua DPD Golkar Sumut untuk memantau kinerja para anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut, dan kinerja tersebut bisa menjadi rekomendasi untuk pengajuan calon anggota legislatif pada Pileg 2024 nanti. “Caleg Golkar mendatang, harus benar-benar sudah teruji di dalam membela kepentingan rakyat dan partai.”
Menjelang enam bulan berakhirnya masa kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubsu, lanjut Hardi, mestinya dimanfaatkan oleh Fraksi Golkar DPRD Sumut untuk melakukan evaluasi kinerja Edy. “Apakah sudah sesuai dengan visi-misinya, atau malah jeblok tanpa prestasi sama sekali.” (mm/red)
