Masiswa Demo Kantor Dishub Madina, Soroti Parkir dan Angkutan Jalan

Sebarkan:
Personel Kepolisian mengawal aksi mahasiswa di kantor Dishub Madina, kemarin. (foto:mm/ist)
MADINA - Puluhan mahasiswa dari Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Mandailing Natal (DPP BMM) melakukan aksi unjuk rasa di Dinas Perhubungan Mandailing Natal (Madina) Rabu (1/3/2023). Puluhan massa mahasiswa menyampaikan permasalahan parkir dan angkutan jalan di Madina. 

Selain itu Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Ada juga tuntutan untuk ketegasan pihak Dinas Perhubungan dalam menindak pelaku overload dan overdimension (Odol) yang dinilai sangat merugikan masyarakat karena dapat merusak infrastruktur jalan, menyebabkan kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. 

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti persoalan kesemrawutan serta retribusi parkir di Madina yang dinilai tidak transparan dan sarat akan adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Madina, Adi Wardana melalui Pelaksana Harian Muklis Nasution menjelaskan bahwa terkait persoalan Overload dan Overdimension truck yang berpotensi merusak infrastruktur jalan bukanlah kewenangan Dishub Madina. 

"Perlu kami sampaikan terkait muatan truck yang overload, kewenangan kita hanya pada uji kelayakan jalan bagi kendaraan yang domisilinya di Madina. Itupun tak bisa kita paksakan, berdasarkan kemauan masing masing," kata Muklis. 

Ia juga menyebutkan untuk kendaraan yang melintas dari Madina, seperti misalnya truck yang melewati jalan nasional seperti lintas Mesan-Padang, baik dia kelebihan muatan maupun volume, itu kewenangannya ada pada Balai Pengujian Kendaraan yang ada di Jembatan Merah dan itu berada di bawah Kementerian Perhubungan.

Tak puas sampai di situ, massa kemudian bertolak ke Kantor Bupati Madina guna melanjutkan aksi. "Banyak truck melintas di jalan raya dengan bebas. Kami minta pemerintah lebih sigap dalam penerapan Undang- Undang, khususnya tentang perhubungan," kata Alfa, koordinator aksi yang juga Ketua BMM dalam orasinya. 

Asisten II Setdakab Madina, dr. Syarifuddin yang menanggapi massa aksi menyampaikan, dirinya akan melaporkan hal tersebut kepada Bupati Madina yang saat ini masih berada di luar kota.

"Bupati dan Wakil Bupati Madina masih berada di Jakarta guna mengejar percepatan pembangunan, dan Kepala Dinas Perhubungan juga turut serta. Nanti tuntutan adek mahasiswa akan kami sampaikan dan akan ditindaklanjuti," ujarnya. (fadli)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini

 
Desain: indotema.com