Kerjasama Politik Rasa Baru PDIP dan PKS

Sutrisno Pangaribuan Kader PDI Perjuangan.(foto/ist)

SATU- satunya kerjasama politik antar parpol, yang paling strategis dan paling solid, sekaligus paling dahsyat pasca Pemilu 2024 adalah kerjasama politik PDIP dan PKS. PDIP dan PKS telah membuktikan sebagai partai idiologis yang paling militan, solid, dan kuat. Sehingga kelompok orde baru dan neo orde baru selalu berusaha menghempang koalisi PDIP dan PKS baik di Pilpres maupun Pilkada. 

PDIP dan PKS sebagai partai politik yang memiliki basis konstituen yang kuat, jaringan struktur partai yang solid, dan kader yang digerakkan oleh idiologi partai akan menjadi ancaman bagi partai lain yang cenderung pragmatis dan oportunis.

Kerjasama politik kedua partai pasti akan menjadi energi baru buat dinamika politik nasional. Maka di Sumatera Utara (SUMUT) sedang dirintis kerjasama politik antara PDIP dan PKS. Rapidin Simbolon (Bupati Samosir 2015-2020, Ketua DPD PDIP SUMUT) Caleg terpilih DPR RI 2024, berpasangan dengan Salman Alfarisi ( Wakil Ketua DPRD SU, MPW PKS SUMUT), Caleg DPRD SUMUT terpilih 2024. Kedua figur tersebut akan diperkenalkan kepada publik sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Pasangan Rapidin dan Salman diberi akronim (RaSa).

Kerjasama politik PDIP dan PKS akan mendorong terciptanya tatanan politik baru, akan terjadi pertarungan politik parpol yang idiologis versus parpol pragmatis, oportunis.RaSa akan memberi “rasa” yang berbeda pada Pilgubsu 2024. Pasangan RaSa akan menegaskan potret SUMUT sebagai miniatur politik Indonesia yang selalu dibangun atas kerjasama politik kutub nasionalis dan kutub Islam. PDIP sebagai satu- satunya partai nasioanalis bekerjasama dengan PKS sebagai partai berbasis Islam yang kuat dan solid.

Kerjasama politik PDIP dan PKS juga akan dijalin dan dibangun di 33 kabupaten/ kota se- SUMUT di Pilkada serentak tahun 2024. Kerjasama sesuai komposisi perolehan kursi atau suara di Pemilu 2024. Jika di kabupaten/ kota tersebut kursi/ suara PDIP lebih tinggi, maka calon bupati/ walikota dari PDIP, wakilnya dari PKS. Demikian sebaliknya, jika di kabupaten/ kota tersebut kursi/ suara PKS lebih tinggi dari PDIP, maka calon bupati/ walikota dari PKS, wakilnya PDIP. Kerjasama politik yang fair, adil, dan terbuka, sekaligus profesional dan proporsional.

Kerjasama politik PDIP dan PKS akan memberi RaSa baru pada kontestasi politik barbar ala Pemilu 2024. Politik uang yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sangat mengkuatirkan bagi masa depan demokrasi Indonesia. Maka kerjasama politik PDIP dan PKS, di Pilkada se- SUMUT kiranya menjadi role model kerjasama politik nasional di seluruh propinsi, dan kabupaten/ kota. Jika kerjasama politik di Pilkada serentak 2024 berhasil, maka kerjasama politik PDIP dan PKS akan berlanjut di Pilpres 2024.(*)

Penulis : Sutrisno Pangaribuan Kader PDI Perjuangan.