 |
| Pemkab Simalungun Berikan Pelayanan untuk Warga Kurang Mampu di Kelurahan Amansari. (foto/ist) |
Fokus pelayanan kali ini tertuju pada Zuang Al Chabid, warga setempat yang menderita penyakit usus buntu (appendicitis). Kondisi Zuang cukup memprihatinkan karena belum memiliki e-KTP dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Mengetahui kondisi tersebut, pihak Kecamatan Dolok Batu Nanggar bergerak cepat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Tim gabungan ini langsung turun ke lapangan untuk memberikan bantuan administratif dan layanan kesehatan.
Petugas Disdukcapil melakukan perekaman sekaligus pencetakan e-KTP di lokasi. Tak hanya itu, mereka juga membantu proses aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan agar Zuang segera mendapatkan penanganan medis.
Puskesmas Serbelawan turut bergerak cepat dengan membawa Zuang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, mengimbau para pangulu (kepala desa) dan lurah agar lebih proaktif mendata warga yang belum memiliki e-KTP atau belum melakukan perekaman.
“Jika ada warga disabilitas atau yang tidak bisa datang ke kantor, kami siap bekerja sama dengan Disdukcapil untuk memberikan pelayanan door to door,” ujarnya.
Kepala Disdukcapil Simalungun, Tiarli Sinaga, menegaskan kesiapan jajarannya untuk turun langsung ke lapangan. “Kami siap memberikan pelayanan administrasi kependudukan langsung ke rumah warga, khususnya bagi penyandang disabilitas dan masyarakat kurang mampu,” katanya.
Sementara itu, Nurainun, perwakilan keluarga Zuang Al Chabid, menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, atas perhatian dan bantuan yang diberikan.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan seluruh petugas yang telah membantu adik kami sehingga bisa berobat secara gratis,” ujarnya dengan haru.
Langkah cepat Pemkab Simalungun ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan inklusif dan memastikan setiap warga mendapatkan hak dasar mereka, baik di bidang kesehatan maupun administrasi kependudukan.(tan)
