 |
| Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik oleh 35 instansi di Langkat. (foto/ist) |
Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH, unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, perwakilan BUMN/BUMD, serta kalangan akademisi. Forum ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi berbagai pihak untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi.
Bupati Langkat H. Syah Afandin menegaskan bahwa pembentukan MPP merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Mall Pelayanan Publik bukan sekadar kemudahan akses layanan, tetapi juga perubahan paradigma birokrasi agar lebih terbuka, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Syah Afandin menjelaskan, keberadaan MPP akan memangkas jalur birokrasi, mempercepat proses perizinan, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan pemerintahan.
“Kita ingin masyarakat Langkat dapat merasakan manfaat langsung dari reformasi birokrasi ini. Melalui MPP, semua layanan bisa diurus di satu tempat tanpa harus berpindah-pindah instansi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMP2TSP) Langkat, Edi Suratman, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional untuk mendorong setiap daerah memiliki MPP yang terintegrasi.
“Forum ini menjadi wadah partisipatif untuk menyerap ide dan masukan dari berbagai pihak agar MPP Langkat dapat dibangun sesuai kebutuhan masyarakat serta memenuhi standar pelayanan yang baik,” ujarnya.
Edi menambahkan, MPP Langkat nantinya akan menyediakan lebih dari 100 jenis layanan, mencakup bidang perizinan usaha, administrasi kependudukan, pertanahan, perpajakan, hingga pelayanan instansi vertikal dan BUMN.
“Kami berkomitmen menjadikan MPP Langkat sebagai wajah baru pelayanan publik yang modern, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik oleh 35 instansi yang terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, dan mitra pelayanan lainnya.
Bupati Syah Afandin mengajak seluruh pihak untuk mempercepat pembangunan fisik dan operasional MPP Langkat.
“Saya berharap dengan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, BUMN, dan pihak swasta, Mall Pelayanan Publik ini dapat segera terwujud. Semakin cepat kita wujudkan, semakin cepat pula masyarakat merasakan kemudahan pelayanan di daerah ini,” pungkasnya.
Forum diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung dinamis. Berbagai masukan konstruktif disampaikan peserta sebagai wujud komitmen bersama menghadirkan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Langkat.(tan)
.jpg)
