 |
| Kondisi Jalan By Pass Kota Padangisidimpuan, memprihatinkan. (foto:mm/subanta) |
Menurut Abdul Rahim, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan masih belum merata, bahkan di sejumlah wilayah terdapat kondisi jalan yang tidak tersentuh pembangunan selama belasan hingga puluhan tahun.
“Ketimpangan ini terjadi karena belum adanya konsep yang jelas terkait pemanfaatan pajak daerah. Padahal, pendapatan pajak cukup besar,” ujarnya, Jumat.
Ia mencontohkan, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) seharusnya sebanding dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat, khususnya infrastruktur jalan.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seharusnya bisa mengembalikan hak masyarakat dari pajak yang dikutip, misalnya melalui pembangunan jalan yang layak dari pajak kendaraan yang dibayarkan,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut tersebut.
Abdul Rahim menambahkan, dirinya akan mendorong gagasan ini melalui Badan Anggaran DPRD Sumut agar alokasi anggaran lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi.
“Sebagai anggota Banggar, saya akan memperjuangkan agar uang rakyat yang dikutip benar-benar kembali dalam bentuk layanan nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, masyarakat di wilayah Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan menyoroti ketidakseimbangan antara besarnya pendapatan pajak daerah—seperti PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mencapai triliunan rupiah—dengan kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih memprihatinkan.
Kondisi tersebut memicu berbagai respons publik yang berharap adanya perbaikan kebijakan pengelolaan pajak demi pemerataan pembangunan di Sumatera Utara. (subanta)
