 |
| Wabup Asahan Rianto Paparkan LKPJ 2025 di DPRD Asahan. (foto/ist) |
Rapat berlangsung di ruang Rambate Rata Raya Kantor DPRD Asahan, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kisaran, dan dipimpin Ketua DPRD Asahan Efi Irwansyah Pane. Kegiatan ini turut dihadiri unsur pimpinan DPRD, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat se-Kabupaten Asahan, serta undangan lainnya.
Wakil Bupati Asahan Rianto memaparkan capaian indikator makro pembangunan daerah sepanjang 2024 hingga 2025. Ia menyebutkan jumlah penduduk meningkat dari 813.720 jiwa pada 2024 menjadi 824.597 jiwa pada 2025.
Dari sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku naik dari Rp57,45 triliun menjadi Rp63,14 triliun atau tumbuh 6,42 persen. Sementara PDRB atas dasar harga konstan juga meningkat menjadi Rp32,78 triliun atau tumbuh 4,59 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Asahan naik dari 74,17 menjadi 75,13 dan masuk kategori tinggi. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,94 persen menjadi 5,46 persen, serta angka kemiskinan turun dari 8,12 persen menjadi 7,18 persen.
Pada sektor keuangan daerah, pendapatan Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1,97 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,90 triliun atau 96,72 persen. Sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,92 triliun dari target Rp2,04 triliun atau 94,22 persen. Untuk pembiayaan daerah, realisasi mencapai Rp69,27 miliar atau 100,02 persen dari target yang ditetapkan.
Wakil Bupati juga memaparkan capaian pembangunan berdasarkan sembilan program prioritas daerah, di antaranya peningkatan sektor pendidikan melalui rehabilitasi 65 sekolah dan pembangunan sarana di 15 sekolah, serta pemberian beasiswa kepada 1.164 pelajar dan mahasiswa.
Di sektor kesehatan, Pemkab Asahan memberikan jaminan kesehatan kepada lebih dari 163 ribu warga dan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori madya.
Sementara di bidang ekonomi, pemerintah daerah telah menerbitkan 4.965 izin usaha, membentuk 204 koperasi desa/kelurahan, serta memberdayakan pelaku UMKM melalui berbagai program kemitraan.
Pada sektor infrastruktur, pembangunan jalan sepanjang 52,9 kilometer dan pemeliharaan hampir 5 kilometer telah dilakukan, termasuk rehabilitasi pascabencana di sejumlah wilayah.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemkab Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak 2017.
Rapat paripurna berlangsung tertib dengan rangkaian acara pembukaan, penyampaian laporan, sambutan, serta penutupan, dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kinerja pembangunan daerah. (rahmadhika)
