 |
| Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim SE. (foto/ist) |
Polemik muncul setelah surat edaran tersebut dinilai sebagian pihak berpotensi membatasi ruang usaha pedagang daging non-halal. Hasyim menilai kebijakan itu menimbulkan kesan diskriminatif, khususnya terhadap pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari penjualan daging non-halal.
Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Hasyim selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, yang menyuarakan aspirasi sejumlah pedagang dan masyarakat yang merasa terdampak.
Menurut Hasyim, Kota Medan dikenal sebagai kota majemuk dan multikultural yang selama ini hidup dalam suasana toleransi dan saling menghormati. Ia mengingatkan agar setiap kebijakan publik mempertimbangkan sensitivitas sosial dan keberagaman masyarakat.
“Kita tidak ingin kebijakan ini mencederai harmonisasi yang sudah terbangun baik di Kota Medan. Medan ini rumah bersama bagi berbagai suku, agama, dan budaya,” ujarnya.
Ia juga menilai terdapat kesan diskriminatif dalam implementasi surat edaran tersebut, terutama terhadap pedagang daging non-halal. Menurutnya, para pedagang tersebut berjualan bukan untuk mencari kekayaan, melainkan untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
“Pedagang itu berusaha untuk bertahan hidup, bukan mencari kekayaan. Kebijakan harus hadir dengan empati,” katanya.
Hasyim meminta agar surat edaran tersebut dicabut dan dikaji ulang secara komprehensif. Ia mendorong pemerintah kota untuk mengedepankan dialog terbuka dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pedagang, tokoh agama, dan unsur organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, pendekatan dialogis lebih mencerminkan semangat demokrasi dan dapat mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar polemik serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Kita berharap Wali Kota dapat membuka ruang komunikasi yang inklusif. Evaluasi diperlukan agar setiap kebijakan benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi semua,” tutupnya. (tan)
