 |
| Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin dan anggota DPR RI Musa Rajekshah melihat program pengendalian banjir Rob Belawan. (foto/ist) |
Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Zakiyuddin saat menyambut rombongan anggota DPR RI Dapil Sumut I Fraksi Golkar, H Musa Rajekshah, Komisi V DPR RI Mukhlis Basri, Ahmad Safri, Hanan A Rozak, Drs Hamka, Sriyanto Saputro dan Mori Hanafi, Kamis (9/4/2026).
Zakiyuddin mengatakan, penanganan banjir rob di Belawan tidak dapat dilakukan secara parsial Pemko Medan semata, sebab banyak pihak memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi geografis dan tata ruang wilayah.
“Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina. Sebab, di kawasan itu terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas lainnya,” ujarnya.
Jika dilihat dari kondisi lapangan, kewenangan Pemko Medan terbatas, terutama kepemilikan lahan. Sebagian wilayah berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo, sementara masyarakat banyak yang tinggal dengan status sewa.
“Pemko Medan tidak punya lahan di sana. Bahkan kantor kecamatan berada di atas lahan PT KAI. Sementara masyarakat juga banyak yang menyewa lahan Pelindo. Ini menjadi kendala ketika ingin melakukan penataan maupun normalisasi,” jelasnya.
Di sisi lain, banyak rumah-rumah berdiri di bantaran sungai, baik di lahan PT KAI maupun wilayah lainnya. Bahkan, sungai yang melintasi Kota Medan hingga ke wilayah Deli Serdang dan mengalami penyempitan bahkan penutupan.
“Kalau hanya Medan yang melakukan normalisasi, maka upaya kita akan sia-sia. Sampah dan sedimentasi akan kembali masuk. Karena itu, perlu penanganan terpadu lintas daerah,” tegasnya.
Zakiyuddin mengusulkan agar masyarakat di bantaran sungai direlokasi dan ini harus dilakukan pendekatan sosial.
Sementara itu, Plh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyampaikan bahwa secara teknis penanganan banjir rob sebenarnya dapat dilakukan. Namun, kompleksitas persoalan terletak pada banyaknya pemangku kepentingan di kawasan tersebut.
“Secara teknis itu tidak sulit. Namun, karena banyak stakeholder yang terlibat dan masyarakat sudah lama bermukim di sana, koordinasi menjadi tantangan utama,” ungkapnya.
Dukungan terhadap upaya penanganan banjir rob juga disampaikan Musa Rajekshah. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja.
“Kami hadir untuk memastikan penyelesaian tuntas. Tidak bisa hanya Kementerian PU, semua pihak harus bertanggung jawab. Kami akan mendorong agar Komisi V menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir, seperti hutan mangrove yang beralih menjadi perkebunan sawit maupun tambak, yang turut memperparah kondisi banjir rob.
“Kalau sedimentasi sungai tidak segera dinormalisasi, masalah ini tidak akan selesai. Selain itu, kerusakan mangrove juga harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Menurut Ijeck, diperlukan pembentukan tim koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik untuk penanganan teknis maupun non-teknis. Ia menegaskan bahwa perencanaan yang komprehensif menjadi kunci utama agar anggaran yang digelontorkan tidak terbuang sia-sia.
“Kita tidak ingin anggaran besar yang sudah dikeluarkan justru tidak menyelesaikan masalah. Perencanaan harus matang dan terintegrasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait rencana relokasi dari bantaran sungai. Menurutnya, pendekatan persuasif harus diutamakan agar masyarakat dapat memahami urgensi penataan kawasan. “Kami akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas,” ucapnya. (tan)
