Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Bupati tersebut dihadiri Wakil Bupati Atika Azmi Utammi, unsur Forkopimda, Pj Sekda, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta para camat.
Dalam sambutannya, Bupati Saipullah menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Musrenbang ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi sarana untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dengan aspirasi masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Saipullah.
Saipullah menjelaskan, RKPD Madina tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD periode 2025–2029. Oleh karena itu, arah pembangunan harus tetap selaras dengan target yang telah ditetapkan.
Dalam kesempatan tersebut, Saipullah juga memaparkan sejumlah indikator makro ekonomi yang menjadi target pada tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat dari 4,38 persen pada 2025 menjadi 6,10 hingga 6,80 persen.
Tingkat pengangguran terbuka diharapkan turun dari 7,18 persen menjadi kisaran 6,75 hingga 7,09 persen.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat dari 74,26 menjadi 74,35. Gini rasio diharapkan menurun dari 0,2420 menjadi kisaran 0,232 hingga 0,235.
Persentase penduduk miskin ditargetkan turun signifikan dari 7,91 persen menjadi antara 4,43 hingga 5,74 persen, serta inflasi ditekan dari 4,37 persen menjadi 2,24 persen.
Selain itu, Saipullah juga menyoroti kondisi daerah yang memiliki potensi risiko bencana, baik bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi, maupun bencana non-alam. Dia mengingatkan pengalaman bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum.
“Oleh karena itu, pembangunan ke depan harus mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko bencana dan ketahanan daerah dalam setiap sektor,” sebutnya.
Dikatakan Saipullah, untuk tema pembangunan Madina tahun 2027 adalah “Peningkatan Pelayanan Dasar, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Ekonomi untuk Mewujudkan Daerah yang Tangguh.”
Tema tersebut, kata dia, mengandung tiga fokus utama, yakni peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur, khususnya di wilayah terdampak bencana.
Kedua, transformasi tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan terkoordinasi, serta didukung penyederhanaan birokrasi. Ketiga, transformasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM agar lebih tahan terhadap bencana.
Selain itu, Saipullah juga menyinggung keterbatasan fiskal daerah yang menjadi tantangan dalam pembangunan. Ia menekankan pentingnya penyusunan program yang berbasis data, terukur, serta memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemkab, lanjutnya, akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Saipullah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Saya berharap melalui Musrenbang ini kita dapat menghasilkan program pembangunan yang prioritas, realistis, dan berdampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mampu memperkuat ketahanan daerah,” ujarnya. (fadli)
