 |
| Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Toba untuk menyerap aspirasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (foto:mm/Paber Simanjuntak) |
Kegiatan dihadiri berbagai unsur masyarakat, organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat, serta instansi terkait guna membahas berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba, Lalo Hartono Simanjuntak, mengatakan forum tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun kendala yang ditemukan di lapangan agar dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah.
Menurutnya, aspirasi masyarakat memiliki peran penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang sosial.
“Melalui penyampaian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, kinerja pelayanan publik dapat terus ditingkatkan. Suara masyarakat menjadi kompas bagi kami untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan,” ujar Lalo.
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyampaikan berbagai masukan terkait validitas data penerima bantuan sosial. Salah satunya disampaikan oleh perwakilan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), K. Napitupulu, yang menyoroti masih adanya warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdata sebagai penerima manfaat.
Ia mencontohkan situasi yang terjadi saat penyaluran bantuan beras dan minyak goreng di Desa Parparean. Menurutnya, terdapat warga yang berharap memperoleh bantuan karena kondisi ekonominya dinilai tidak berbeda dengan penerima bantuan lainnya, namun namanya tidak tercantum dalam daftar penerima.
Kondisi tersebut, kata dia, kerap memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai akurasi dan kelengkapan data penerima bantuan sosial.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba, Sabar Alberto Harianja, menjelaskan bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil pendataan yang kemudian disinkronkan dengan sistem data pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan validasi data sangat bergantung pada kerja sama seluruh pihak, termasuk pemerintah desa, petugas lapangan, dan masyarakat dalam melaporkan perubahan kondisi sosial ekonomi warga.
“Kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh pihak di lapangan untuk membantu memperbarui dan menyempurnakan data apabila masih ditemukan warga yang belum terdata. Karena itu forum seperti ini sangat penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas data,” ujar Sabar.
Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba berharap terbangun komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat dan pemerintah sehingga pelayanan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga. (paber simanjuntak)
