 |
| Dr. JS Simatupang, SH, Ketua Umum RAPS 08 Sekaligus Praktisi Hukum (Foto/ist) |
Menurutnya, keberadaan THM dinilai berpotensi memicu degradasi moral di tengah masyarakat, terlebih karena lokasinya berada di pusat Kota Tarutung yang selama ini dikenal sebagai kota adat dan rohani. Selain itu, beberapa tempat usaha tersebut juga disebut berada tidak jauh dari kawasan rumah ibadah dan wisata religi.
“Kalau menurut saya, ini sudah mengarah pada maksiat moral dan sangat memprihatinkan. Apalagi lokasinya berada dekat kawasan wisata religi dan rumah ibadah. Hal seperti ini sangat sensitif dan krusial,” ujar Dr. JS Simatupang saat diwawancarai Medanmerdeka.com melalui sambungan telepon, Minggu (17/5/2026).
Ia meminta Bupati Taput, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, agar segera mengambil langkah tegas terkait keberadaan THM tersebut. Menurutnya, persoalan itu telah menjadi keresahan serius di tengah masyarakat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Dr. JS Simatupang menilai pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penutupan ataupun relokasi tempat usaha tersebut ke lokasi yang tidak berdekatan dengan pemukiman warga maupun fasilitas ibadah.
“Saya mengimbau dan meminta Bupati Taput agar segera mengambil langkah tegas, baik dengan menutup maupun memindahkan tempat tersebut ke area yang tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan masyarakat. Pembiaran bukanlah solusi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kepala daerah tidak hanya menerima laporan sepihak dari bawahan, melainkan turun langsung melihat kondisi di lapangan. Sebagai mantan Kapolres dan putra daerah, menurutnya Bupati Taput memahami karakter sosial serta budaya masyarakat Taput.
“Saya percaya Bupati tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi. Beliau memahami hukum dan kultur masyarakat Tapanuli Utara. Jangan sampai hanya menerima laporan yang sifatnya sekadar menyenangkan pimpinan. Kesabaran masyarakat tentu ada batasnya,” katanya.
Lebih lanjut, Dr. JS Simatupang mengaku menerima banyak aspirasi dan keluhan masyarakat terkait operasional THM tersebut. Bahkan, pihaknya dari Jakarta disebut akan menjalin komunikasi langsung dengan pemerintah daerah guna mencari solusi terbaik atas persoalan itu.
“Kami rutin berdiskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat Tapanuli. Secara pribadi saya berharap Bupati segera mengambil langkah nyata demi menjaga generasi muda dari dampak negatif yang ditimbulkan,” pungkasnya. (abednego manalu)
