MEDAN - Persoalan bantuan sosial (bansos) menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga kepada Anggota DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, saat menggelar Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Selayang, Sabtu-Minggu (25–26/7/2026).
Reses digelar di Jalan Bunga Rampai Raya dan Jalan Bunga Rampai VII Gang Dahlia, Kelurahan Simalingkar B, serta di Jalan Pintu Air IV Gang Methodist, Kelurahan Kwala Bekala.
Dalam dialog tersebut, sejumlah warga mengaku belum menerima bantuan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun bantuan sosial lainnya, meski mengaku memiliki status desil kesejahteraan di bawah angka lima.
"Kami ingin mengetahui mengapa warga dengan desil di bawah lima belum juga menerima bantuan sosial," ujar Elfrida Limbong, yang diamini sejumlah warga lainnya.
Selain persoalan bansos, warga juga menyampaikan keluhan terkait banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang padam, kondisi jalan rusak, drainase yang belum memadai sehingga memicu banjir saat hujan, serta keberadaan pohon di tepi jalan yang dinilai sudah tua dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Salomo Pardede meminta pemerintah kecamatan, kelurahan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan pendataan dan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat.
"Saya berharap perangkat kelurahan, kecamatan dan Dinas Sosial dapat bergerak cepat membantu masyarakat yang memang memenuhi syarat menerima bantuan sosial. Hak masyarakat harus dipastikan terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Salomo.
Ia juga meminta perhatian khusus terhadap warga penyandang disabilitas yang dinilai layak memperoleh bantuan sosial agar segera difasilitasi melalui mekanisme yang berlaku.
Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan bahwa masyarakat kini dapat mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial melalui layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Bagi warga yang tidak memiliki telepon pintar, pengajuan dapat difasilitasi melalui kepala lingkungan, kantor kelurahan, maupun petugas terkait.
Lurah Simalingkar B, Inganta P. Sembiring, menyatakan pihaknya siap membantu warga yang memenuhi persyaratan untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah.
"Kami terbuka melayani masyarakat. Silakan datang ke kantor kelurahan, kami siap membantu proses administrasi sesuai ketentuan," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan menyatakan akan meninjau langsung lokasi yang dikeluhkan warga terkait drainase dan jalan rusak sebagai bahan tindak lanjut.
Untuk persoalan LPJU dan pohon yang dinilai membahayakan, Salomo berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan agar segera dilakukan penanganan.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dengan menunjukkan KTP sesuai ketentuan program Universal Health Coverage (UHC) yang berlaku di Kota Medan.
Terima Penghargaan dari Jemaat Gereja
Sebelum pelaksanaan reses di Jalan Pintu Air IV Gang Methodist, Salomo TR Pardede menerima piagam penghargaan dari Pimpinan Gereja Methodist Efrata beserta jemaat sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan perhatian yang selama ini diberikan kepada gereja tersebut.
Pimpinan Gereja Methodist Efrata, Pdt. Laia, berharap sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat dapat terus terjalin demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada warga di daerah pemilihan tersebut.(Ahmad Rizal)
