 |
| Ketua Pansus Plasma DPRD Batu Bara, Ismar Komri, saat memimpin rapat lanjutan pembahasan kewajiban plasma 20 persen. (Foto/Ist) |
Pendalaman dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban tersebut sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pembahasan itu dilakukan dalam rapat lanjutan Pansus Plasma DPRD Batu Bara, Selasa (15/9/2026), setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian RI, serta Kabupaten Pelalawan, Riau.
Dalam rapat tersebut, pansus menghimpun masukan dari berbagai pihak, termasuk inisiator plasma, IWO Batu Bara, zuriat Kedatukan, kelompok tani, serta perwakilan Dinas Pertanian dan Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu.
Ketua Pansus Plasma DPRD Batu Bara, Ismar Komri, mengatakan progres kerja pansus saat ini baru sekitar 50 persen. Menurutnya, masih ada sejumlah agenda yang harus diselesaikan, terutama pendalaman data calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang disebut telah menerima fasilitas plasma 20 persen.
“Pansus akan menuntaskan seluruh poin agenda, termasuk pemanggilan perusahaan perkebunan, penerapan CPCL dan cross check ke lapangan. Kita ingin melihat bagaimana penerapannya dan apakah sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ismar.
Selain CPCL, pansus juga mendalami mekanisme penghitungan Nilai Optimum Produksi (NOP) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi produktif perkebunan. Ismar menyebut ketentuan tersebut antara lain mengacu pada regulasi Kementerian Pertanian.
Pansus juga meminta dukungan data dari pemerintah daerah agar rekomendasi yang nantinya disusun memiliki dasar yang jelas. Anggota Pansus, Suriadi, menegaskan kesimpulan harus didasarkan pada data dan fakta sebelum dituangkan menjadi rekomendasi.
Sementara itu, PD IWO Batu Bara menyerahkan surat kepada pansus yang meminta perusahaan perkebunan dipanggil untuk memberikan penjelasan langsung mengenai pelaksanaan kewajiban plasma 20 persen.
Sejumlah zuriat Kedatukan juga mendorong adanya regulasi daerah terkait masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Ketua LKPI Irwansyah meminta proses pemetaan CPCL dilakukan transparan dan melibatkan unsur masyarakat.
Pansus memastikan agenda selanjutnya mencakup pemanggilan perusahaan, pendalaman data CPCL, serta pengecekan lapangan sebelum menyusun rekomendasi akhir. (Zein)
