 |
| Akses menuju areal Sekolah Rakyat di Lima Puluh Kota, Kabupaten Batu Bara, membelah area bangunan Samsat dan Pos Gakkum Polres Batu Bara yang berada di lahan eks PGRI. (Foto: MM/Zein) |
Pembangunan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat karena diharapkan dapat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Batu Bara.
Program Sekolah Rakyat yang merupakan program pemerintah pusat juga diharapkan mampu memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
Namun, dibukanya akses menuju lokasi pembangunan turut menyoroti keberadaan dua kantor instansi vertikal, yakni Samsat Batu Bara dan Pos Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Batu Bara, yang hingga kini masih menempati bekas kantor PGRI Batu Bara. Kedua instansi tersebut disebut telah menggunakan lokasi itu selama lebih dari 10 tahun.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena aktivitas pembangunan Sekolah Rakyat akan melibatkan kendaraan pengangkut material.
Sementara itu, Pos Gakum Satlantas Polres Batu Bara juga membutuhkan area yang memadai untuk menempatkan kendaraan yang menjadi barang bukti kecelakaan lalu lintas.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, Samsat Batu Bara sebenarnya telah memiliki gedung kantor sendiri yang pembangunannya hampir tiga tahun lalu selesai, tetapi hingga kini belum ditempati. Kondisi tersebut menjadi pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait alasan gedung tersebut belum difungsikan.
Sementara itu, sejak akses menuju lokasi Sekolah Rakyat dibuka, kendaraan yang menjadi barang bukti kecelakaan lalu lintas disebut mulai ditempatkan di sejumlah halaman kantor bekas Kantor Bupati Batu Bara. Sebagian kendaraan bahkan ditutup menggunakan terpal atau tenda.
Masyarakat berharap keberadaan Samsat dan Pos Gakum Satlantas di lokasi tersebut segera mendapat solusi. Selain untuk mendukung kelancaran pembangunan Sekolah Rakyat, pemindahan juga dinilai penting karena Jalan Perintis Kemerdekaan memiliki lebar terbatas dan aktivitas lalu lintas di kawasan tersebut cukup tinggi.
“Sudah seharusnya ada penataan kembali. Kendaraan barang bukti kecelakaan tidak semestinya ditempatkan di pinggir jalan karena selain mengganggu pemandangan, juga dapat mengurangi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Masyarakat berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana tanpa terganggu persoalan akses maupun penggunaan lahan di sekitar lokasi.
Di sisi lain, mereka meminta pemerintah dan instansi terkait segera mencari solusi atas keberadaan dua kantor tersebut agar pelayanan publik tetap berjalan dan pembangunan dapat berlangsung lancar.(zein)
