 |
| Sekda Simalungun, Mixnon Andreas Simamora. (foto/ist) |
Organisasi kepemudaan tersebut mempertanyakan penggunaan anggaran melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Simalungun yang disebut mencapai lebih dari Rp300 juta untuk pengadaan ikan dan daging dengan total volume 3.164 kilogram atau sekitar 3,1 ton.
Koordinator Bidang Anggaran DPP KNPSI, Bernaldo Jefenri Purba, Selasa (10/11/2026), mengatakan pihaknya menemukan sejumlah data terkait belanja tersebut. KNPSI menilai penggunaan anggaran itu perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama menyangkut kewajaran volume pengadaan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan.
"Ada indikasi yang menurut kami perlu diperiksa terkait penggunaan anggaran pembelian ikan dan daging lebih dari Rp300 juta melalui Bagian Umum Setda. Kami juga masih menelusuri kemungkinan adanya pola belanja serupa pada APBD 2026," ujar Bernaldo.
Ia menambahkan, pihaknya mempertanyakan apakah penggunaan anggaran tersebut telah menjadi bagian dari pemeriksaan secara khusus. Menurutnya, Pemkab Simalungun diketahui memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025.
Namun, Bernaldo menilai opini WTP tidak serta-merta menutup ruang evaluasi terhadap setiap pos belanja pemerintah daerah. Ia menegaskan, kewajaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tetap perlu diperiksa berdasarkan dokumen serta ketentuan yang berlaku.
KNPSI, lanjutnya, telah melaporkan dugaan pemborosan anggaran pembelian ikan dan daging tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) agar dilakukan penelusuran sesuai prosedur.
KNPSI juga menyoroti tanggung jawab pengawasan Sekretaris Daerah Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mengingat Bagian Umum Setda merupakan salah satu unit kerja di lingkungan sekretariat daerah.
"Kami berharap Bupati Simalungun Anton Saragih melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang ada. Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai ketentuan," katanya.
Bernaldo menyebut KNPSI berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Simalungun dan Polres Simalungun sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus mendorong transparansi penggunaan anggaran daerah.
Sebelumnya, nama Sekda Simalungun Mixnon Andreas Simamora juga menjadi sorotan setelah muncul laporan terkait dugaan penistaan budaya Simalungun. Laporan tersebut disampaikan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Islam Simalungun ke Polres Simalungun pada 4 November 2026.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Sekda Simalungun Mixnon Andreas Simamora terkait sorotan KNPSI mengenai belanja ikan dan daging tersebut.(bob)
