Cegah Aset Umat Berpindah Tangan, Rico Waas dan Kajati Sumut Siapkan Satgas Tanah Wakaf

Kajati Sumut Muhibuddin SH,MH bersama Wali Kota Medan Rico Waas menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada nazir masjid di gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026). (foto/ist)

MEDAN – Sekitar 200 bidang tanah wakaf di Kota Medan masih memerlukan penyelesaian administrasi dan kepastian hukum. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 bidang di antaranya menghadapi persoalan atau sengketa.

Kondisi ini mendorong Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelamatkan serta mengamankan aset wakaf milik umat.

Dalam kegiatan penyerahan 17 persil sertifikat tanah wakaf kepada nazir di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026), Kajati Sumut Muhibuddin mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) percepatan pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf serta rumah ibadah lintas agama.

Rico Waas mengatakan, persoalan tanah wakaf tidak boleh terus berlarut karena menyangkut amanah umat. Sejumlah masalah ditemukan, mulai dari dokumen yang hilang, perubahan nama kepemilikan sertifikat hingga tanah yang hanya memiliki bukti perjanjian sederhana.

"Jangan sampai persoalan tanah wakaf ini terus berlarut-larut. Kita harus memastikan aset yang sudah diwakafkan benar-benar terlindungi dan manfaatnya bisa dirasakan umat," tegas Rico.

Sementara itu, Muhibuddin mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 1.300 bidang tanah wakaf di Medan. Sebanyak 1.100 bidang telah bersertifikat, sedangkan sekitar 200 bidang lainnya masih memerlukan penyelesaian.

Ia meminta data seluruh aset wakaf segera diinventarisasi dan disinkronkan agar Satgas dapat menyusun strategi serta target penyelesaian dalam waktu satu tahun.

Muhibuddin juga menekankan pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif. Lahan wakaf dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha UMKM, pendidikan, pesantren, serta kegiatan sosial sepanjang sesuai peruntukannya.

Menurutnya, pengamanan aset wakaf bukan hanya tanggung jawab nazir, melainkan juga pemerintah dan instansi terkait. Pengelolaannya harus transparan, akuntabel, serta dilengkapi administrasi dan pelaporan berkala.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar, Kajari Belawan Yusup Dharmaputra, Kepala BPN Medan Hanif, Kakanmenag Medan Impun Siregar, Ketua MUI Medan Hasan Matsum, dan Ketua BWI Medan Sahrul.(tan)