Gubsu Bobby Nasution Soroti MPP di Sumut, Asahan Masuk 8 Daerah dengan Layanan Aktif

Wakil Bupati Asahan, Rianto menghadiri  kegiatan Optimalisasi Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026). (foto/ist)

MEDAN – Kabupaten Asahan menjadi salah satu dari delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) aktif. Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Asahan Rianto, saat mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri PANRB RI, H. Purwadi Arianto, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, serta para kepala daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sumut.

Dalam arahannya, Gubernur Bobby Nasution menyebutkan bahwa dari 33 kabupaten/kota di Sumut, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif, termasuk Kabupaten Asahan.

Menurutnya, pemulihan pelayanan publik pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga memastikan seluruh layanan pemerintahan kembali berjalan normal dan semakin baik. Ia mendorong daerah yang telah memiliki MPP untuk meningkatkan kualitas serta jenis layanan, sementara daerah lainnya diminta segera membangun MPP.

Wamen PANRB Purwadi Arianto mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus menangani dampak bencana. Ia menegaskan, MPP merupakan wajah birokrasi dan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, serta berkualitas.

Delapan daerah dengan MPP aktif di Sumut yakni Asahan, Simalungun, Batu Bara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Kota Tebing Tinggi, Medan, dan Pematangsiantar.

Wabup Rianto mengatakan, keberadaan MPP merupakan langkah strategis menghadirkan pelayanan terpadu yang efektif dan mudah dijangkau masyarakat.

"Ini merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus kita jaga. Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit," ujarnya.

Rianto menegaskan, Pemkab Asahan akan terus mendorong penambahan jenis layanan dan memperkuat koordinasi antarinstansi agar MPP semakin optimal, termasuk dalam mendukung pemulihan pelayanan publik pascabencana. Ia berharap MPP benar-benar menjadi pusat pelayanan terpadu yang mengutamakan kepuasan dan kepentingan masyarakat.(rahmadhika)