Penulis: Sutrisno Pangaribuan
SETELAH Gibran Rakabuming Raka, yang tidak memiliki ijazah setara SMA menyatakan berhenti (mundur) sebagai wakil presiden (tidak pernah memenuhi syarat), ironi di partai koalisi, kembali menghampiri.
Jika di Pilpres 2024 partai- partai tak kuasa menolak keinginan Presiden ke-7, Joko Widodo, yang menyodorkan anaknya sebagai cawapres, kali ini partai- partai juga pasrah dengan menyatakan bahwa cawapres sepenuhnya diserahkan kepada keinginan (kehendak) Presiden ke-8, Prabowo Subianto. Bahkan menurut Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP PAN, seluruh partai koalisi sepakat cawapres adalah kader Gerindra.
Sejak terbongkarnya operasi penyadapan ilegal yang dilakukan oleh Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, sejumlah elite politik yang akrab dan sering bersama LSP, buru- buru “cuci tangan” dengan klaim ada dalam daftar 4000 (4K) nomor telepon seluler (ponsel) yang disadap (bukan daftar resmi). Para elite politik yang sejatinya suka “bertengkar”, tiba- tiba menjadi anak baik karena “takut” dirinya masuk dalam daftar “yang disadap” atau kelompok “penyadap”.
Satu- satunya elite politik yang memberi sinyal berminat dan berharap dipinang sebagai wapres hanya Yusril Izha Mahendra. Demi ambisi tersebut, Yusril menjelaskan bagaimana dirinya “nyaris” menjadi presiden, namun mengalah hingga akhirnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai presiden pada Sidang Umum MPR RI tahun 1999.
Cerita lama yang dibuka kembali oleh Yusril tersebut sebagai isyarat bahwa dirinya sangat layak dijadikan sebagai wapres, meski Yusril juga memahami bahwa dirinya tidak memiliki dukungan politik dari partai politik besar. Satu- satunya alasan Yusril adalah dirinya telah bekerja di “sekitar presiden” sejak era Soeharto.
Upaya menarik kader- kader PDI Perjuangan
Sejumlah nama elite PDI Perjuangan mulai ditarik- tarik sebagai calon wakil presiden pengganti “samsul”. Nama Ketua DPR RI, Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo ramai dibicarakan sebagai cawapres. Ada pihak yang ingin mengajak PDI Perjuangan memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo, namun pihak lain yang menyebut kader- kader PDI Perjuangan layak menjadi wapres tersebut sesungguhnya ingin menjebak PDI Perjuangan. Namun PDI Perjuangan bukan partai politik oportunis, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Meski PDI Perjuangan memiliki segudang kader yang mumpuni, yang dapat membantu Presiden Prabowo Subianto. Ada Puan Maharani (Ketua DPR RI), Pramono Anung Wibowo (Gubernur DKI Jakarta), Ganjar Pranowo (eks Gubernur Jawa Tengah), Basuki Tjahaja Purnama/ Ahok (eks Gubernur DKI Jakarta), Tri Risma Harini (eks Walikota Surabaya/ Mensos), Abdullah Azwar Anas (eks MenPAN RB dan Bupati Banyuwangi), Hendrar Prihadi (eks Kepala LKPP dan Walikota Semarang), Ahmad Basarah (eks Wakil Ketua MPR RI), Utut Adianto (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI), Said Abdullah (Ketua Badan Anggaran DPR RI), serta sejumlah kepala daerah dan Anggota DPR RI saat ini. Namun PDI Perjuangan konsisten sebagai partai penyeimbang, berada di luar pemerintahan.
PDI Perjuangan tidak hanya memiliki kader yang siap menjadi wakil presiden saat ini. Bahkan kalau saja saat ini diselenggarakan Pilpres, PDI Perjuangan memiliki sejumlah kader yang siap dicalonkan sebagai calon presiden. Namun PDI Perjuangan bukan partai oportunis, yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata. PDI Perjuangan berpijak pada konstitusi dan hukum sebagai komitmen terhadap Indonesia sebagai negara hukum. Jika seandainya Presiden Prabowo meminta kader PDI Perjuangan menjadi wakil presiden untuk membantunya di sisa masa jabatannya pun, Ketum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri pasti tidak akan menerimanya.
Ironi Partai Koalisi
Pada Pemilihan Presiden melalui Sidang Umum (SU) MPR RI tahun 1999, kita menyaksikan kompetisi antar elite politik yang maju sebagai capres dan cawapres. Demikian juga saat Abdurahman Wahid (Gus Dur) dimakzulkan, digantikan Megawati Soekarno Putri, melalui Sidang Istimewa (SI) MPR RI tahun 2001.
Para elite politik berani berkompetisi sebagai calon wakil presiden yang akhirnya dimenangkan Hamzah Haz. Partai politik yang sejatinya sebagai sarana mempersiapkan pemimpin, seharusnya berkompetisi untuk mengisi kekosongan kursi wapres. Ambisi para elite Parpol mati, demi dan atas nama persatuan, padahal yang terjadi adalah ketakutan karena telah menjadi sandera politik.
Bahlil Lahadalia, sudah cukup puas menjadi Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM, Zulkifli Hasan cukup puas menjadi Menko Pangan, Abdul Muhaimin Iskandar cukup puas sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, Agus Harimurti Yudhoyono cukup puas sebagai Menko Infrastruktur.
Bahkan Muhaimin Iskandar yang memiliki kemampuan bermanuver, hingga menjadi cawapres di Pilpres 2024, tidak berkutik, sepakat menyanyikan lagu setuju menyerahkan “wapres” kepada kader Gerindra. Para ketum Parpol di koalisi Presiden Prabowo Subianto kalah dengan Hamzah Haz, Ketua Umum PPP yang berani maju dan menang sebagai wapres di SI MPR RI tahun 2001 meski sebagai salah satu tokoh poros tengah yang menolak presiden perempuan di SU MPR RI tahun 1999.
Para Ketum Parpol koalisi Presiden Prabowo Subianto ternyata para pengecut, tidak berani tampil sebagai kandidat wapres. Gibran Rakabuming Raka yang dokumen penyetaraan ijazah SMA nya tidak sah lebih berani daripada Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Abdul Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Maju sebagai cawapres pengganti Gibran saja tidak berani, apalagi maju menghadapi Prabowo Subianto di Pemilu 2029. Demokrasi Indonesia mengalami stagnasi, ketika oligarki menguasai, sehingga para ketum Parpol tidak bernyali.(*)
Penulis: Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Presidium Petisi Sumatera (PISA), Inisiator Sumatera Connection (SUCI).


