 |
| Ketum KBPP Polri Polri, A.H. Bimo Suryono bersama kader KBPP Polri asal Sumatera Utara, Drs. Syaiful Syafri, MM, dan Hari Rajagukguk, di Sekretariat PP KBPP Polri, Jalan Tarunajoyo, Jakarta Selatan. (foto/ist) |
Bimo mendukung proses penyelidikan secara menyeluruh serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam tindakan anarkis tersebut.
Menurut Bimo, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, menjaga ketertiban, serta tidak disertai tindakan kekerasan.
"Demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat masyarakat boleh dilakukan. Namun, ada aturan yang harus dipatuhi. Jika dilakukan hingga malam hari, terlebih disertai tindakan brutal, penggunaan benda menyerupai bom molotov, dan mengarah pada aksi anarkis, tentu hal itu sudah melanggar hukum," ujar Bimo.
Pernyataan tersebut disampaikan Bimo kepada wartawan saat melepas keberangkatan kader KBPP Polri asal Sumatera Utara, Drs. Syaiful Syafri, MM, dan Hari Rajagukguk, di Sekretariat PP KBPP Polri, Jalan Tarunajoyo, Jakarta Selatan, Rabu pagi.
Bimo mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mengedepankan cara-cara damai dan dialog dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah maupun pihak terkait.
Ia menilai musyawarah dan komunikasi merupakan bagian dari nilai budaya bangsa yang perlu terus dijaga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan.
Menurutnya, penyampaian aspirasi tidak harus selalu dilakukan melalui demonstrasi, terlebih jika berujung pada tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat.
Atas dasar itu, Bimo bersama seluruh jajaran KBPP Polri di Indonesia menyatakan dukungan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas peristiwa di Malioboro serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Selain penegakan hukum, Bimo juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan Polri dalam pemberantasan narkoba, perjudian daring atau judi online, serta berbagai program sosial kemasyarakatan.
Ia turut mendorong keterlibatan Polri bersama masyarakat dalam membuka peluang lapangan kerja bagi pengangguran dan menggerakkan program pelestarian lingkungan.
KBPP Polri Sumut Dukung Program Kemasyarakatan
Sementara itu, kader KBPP Polri Sumatera Utara, Drs. Syaiful Syafri, MM, bersama Hari Rajagukguk menyatakan sependapat dengan sikap Bimo Suryono dalam mendukung kebijakan Kapolri.
Syaiful mengatakan, selama masa kepemimpinannya pada periode 2014–2019, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kapolda Sumatera Utara untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
Ia juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu upaya membuka lapangan pekerjaan, khususnya bagi anggota KBPP Polri yang belum memiliki pekerjaan.
Selain itu, Syaiful mengusulkan gerakan penghijauan di kawasan rawan banjir melalui kerja sama Polri dan masyarakat.
Menurutnya, program pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat menjadi bentuk nyata sinergi Polri bersama masyarakat.
"Program penciptaan lapangan kerja melalui ekonomi kreatif perlu terus dikembangkan, khususnya bagi anggota KBPP Polri yang masih menganggur. Begitu juga gerakan penghijauan di daerah rawan banjir melalui kerja sama Polri dan masyarakat," ujar Syaiful.(rel)
