Pansus Plasma Tak Kunjung Tuntas, Danil Fahmi Desak DPRD Batu Bara Berani Bersikap

Praktisi hukum Danil Fahmi, SH. (foto/ist)

BATU BARA – Pembahasan hak kebun plasma masyarakat di Kabupaten Batu Bara melalui Panitia Khusus (Pansus) Plasma Perkebunan DPRD hingga kini belum menunjukkan hasil konkret. Menjelang penghujung tahun, kinerja Pansus mulai menuai sorotan karena dinilai belum mampu mendorong sinergi antara pemerintah daerah, instansi pertanahan, dan perusahaan perkebunan.

Praktisi hukum Danil Fahmi, SH, menilai lambannya pembahasan tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.

"Padahal, jika plasma perkebunan ini berhasil diterapkan dengan tepat sasaran, perekonomian masyarakat secara otomatis akan memiliki peluang untuk meningkat ke depannya," ungkap Danil.

Menurutnya, Pansus Plasma DPRD Batu Bara terkesan belum memiliki arah dan ketegasan dalam menentukan langkah penyelesaian persoalan kebun plasma. Akibatnya, pembahasan yang seharusnya menghasilkan rekomendasi konkret justru berlarut-larut.

Danil menjelaskan, tuntutan Ikatan Wartawan Online (IWO) sebagai salah satu inisiator pembentukan Pansus cukup jelas, yakni memastikan data calon petani dan calon lahan (CPCL) benar-benar mencerminkan masyarakat yang berhak menerima manfaat kebun plasma.

Ia mengingatkan, CPCL tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif untuk memenuhi persyaratan pengajuan perpanjangan atau pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan. Data tersebut harus valid, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekitar perkebunan.

Selain itu, Danil meminta Pansus tidak hanya mengandalkan koordinasi melalui kunjungan lapangan. DPRD perlu menyampaikan permintaan klarifikasi dan penegasan kepada instansi terkait melalui surat resmi agar seluruh jawaban, data, dan dokumen yang diperoleh dapat menjadi dasar pembahasan serta rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengingatkan perusahaan perkebunan agar tidak hanya berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tanpa memperhatikan perkembangan regulasi yang lebih baru.

Menurutnya, ketentuan mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebesar 20 persen telah diatur dalam regulasi sektor perkebunan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021.

Dalam Pasal 12 PP tersebut, kewajiban fasilitasi kebun masyarakat sebesar 20 persen berlaku bagi perusahaan perkebunan yang memperoleh perizinan berusaha untuk budi daya dengan sumber lahan tertentu, yakni area penggunaan lain di luar HGU dan/atau lahan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Karena itu, penerapannya perlu diperiksa berdasarkan asal-usul dan status lahan masing-masing perusahaan.

Danil menegaskan, Pansus harus mampu menghasilkan rekomendasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batu Bara, bukan justru menimbulkan kesan lebih mengakomodasi kepentingan korporasi perkebunan.

"Jangan sampai perusahaan perkebunan terus menikmati hasil dari tanah Batu Bara, sementara masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan belum mendapatkan manfaat yang semestinya. Sekarang saatnya hak dan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian serius," tegasnya.

Ia berharap DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta BPN segera mengambil langkah konkret untuk membuka data HGU, memverifikasi CPCL, dan memastikan pelaksanaan kewajiban fasilitasi kebun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, keberadaan Pansus Plasma tidak berhenti pada pembahasan dan rapat koordinasi, tetapi mampu menghasilkan kepastian serta manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara. (zein)