 |
| Ilustrasi |
Sorotan tersebut disampaikan pemerhati anak yang juga mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Batu Bara, Drs. Ebson A. Pasaribu, Sabtu (14/11/2026).
Persoalan ini bermula dari Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang dibuat Yuliani Kiranti pada 6 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, pelapor menuding seorang anak berinisial samaran Mawar (13) mengambil uang miliknya sebesar Rp21 juta dari dalam lemari.
Sebagai bagian dari pengaduan, pelapor turut menyerahkan rekaman video yang menampilkan pengakuan anak tersebut. Namun, proses pembuatan video itu kini dipersoalkan oleh pihak keluarga.
Kepada wartawan, didampingi ibu kandungnya yang menggunakan nama samaran Melati, Mawar mengaku dijemput dari rumah neneknya sekitar 13 hari setelah pelapor mengaku kehilangan uang.
Anak tersebut kemudian diajak berjalan-jalan dan makan bakso. Setelah itu, menurut pengakuannya, pelapor bersama keluarganya meminta dirinya mengakui telah mengambil uang tersebut.
Mawar mengaku sempat menolak karena merasa tidak melakukan pencurian. Namun, ia menyebut mendapat ancaman akan dipenjara apabila tidak mengakui perbuatan tersebut.
Karena merasa takut dan terus mendapat tekanan, Mawar akhirnya mengaku. Ia juga menyebut uang yang dipersoalkan kemudian diserahkan kepada ibu kandungnya.
Mawar selanjutnya mengaku diarahkan untuk mengikuti skenario pengambilan uang sebagaimana yang disampaikan pelapor. Proses tersebut kemudian direkam dan dijadikan bagian dari dokumen pengaduan kepada Polres Batu Bara.
Ibu kandung Mawar, Melati, mengatakan dirinya dan anaknya telah dua kali dimintai keterangan oleh penyidik Unit Resum Satreskrim Polres Batu Bara.
"Anak saya sudah dua kali dimintai keterangan. Bahkan saya juga sudah dua kali diperiksa di tempat yang sama oleh penyidik yang sama," ungkap Melati.
Menanggapi keterangan anak dan ibunya, Ebson A. Pasaribu mempertanyakan proses pembuatan video pengakuan tersebut. Ia menduga pengakuan anak tidak diberikan secara bebas, melainkan berada dalam situasi tekanan.
"Saya meyakini ada indikasi rekayasa. Jika pengakuan anak tersebut diberikan di bawah tekanan, apalagi tanpa pendampingan orang tua, tentu prosesnya harus dipertanyakan," tegasnya.
Menurut Ebson, rekaman pengakuan seorang anak tidak boleh langsung dianggap menggambarkan fakta yang sebenarnya tanpa menguji proses pembuatannya, termasuk kondisi psikologis anak ketika memberikan keterangan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum memperhatikan ketentuan perlindungan anak dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur larangan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Apabila unsur kekerasan terpenuhi, ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.
Selain itu, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mewajibkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban, dan anak saksi dirahasiakan dalam pemberitaan.
Sementara Pasal 23 mengatur kewajiban pendampingan sesuai status anak. Anak yang berhadapan dengan hukum wajib memperoleh bantuan hukum dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain. Adapun anak korban atau anak saksi wajib didampingi orang tua dan/atau orang yang dipercaya, atau pekerja sosial.
Ebson juga menyinggung Pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai pemaksaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman pencemaran, sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Ia berharap dugaan tekanan terhadap anak serta proses pembuatan rekaman video tersebut diperiksa secara objektif dan menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi anak.(zein)
