 |
| Sutrisno Pangaribuan. (foto/ist) |
Menurut Sutrisno, aparat penegak hukum harus menjalankan tugas secara independen dan tanpa intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik. Ia menilai, penegakan hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak tebang pilih.
Sutrisno juga menyinggung dinamika politik nasional menyusul pemberitaan mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri.
Menurutnya, perkembangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan hukum yang selama ini menjadi perhatian publik, termasuk polemik persyaratan pencalonan wakil presiden yang pernah menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Dia menilai, aparat penegak hukum harus berani menelusuri berbagai dugaan persoalan hukum yang berkaitan dengan Bobby Nasution dan pihak-pihak lain yang disebut dalam sejumlah laporan masyarakat.
Beberapa persoalan yang disoroti antara lain dugaan penyimpangan perizinan pertambangan di Maluku Utara, proyek Lampu Pocong yang berujung pada kerugian keuangan daerah, revitalisasi Stadion Teladan, pembangunan Stadion Kebun Bunga, Lapangan Merdeka, hingga pembangunan Islamic Center Medan.
Selain itu, Sutrisno meminta agar persoalan pembangunan UMKM Gallery Universitas Sumatera Utara (USU), pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, serta dugaan korupsi proyek jalur kereta api turut ditelusuri secara menyeluruh. Ia juga meminta aparat mendalami keterangan dan peran pihak-pihak yang namanya muncul dalam berbagai perkara tersebut, termasuk Akbar Himawan Buchari dan Ade Jona Prasetyo.
Secara khusus, Sutrisno meminta KPK menindaklanjuti informasi dan dugaan keterlibatan Rektor USU Muryanto Amin serta Dedy Iskandar Rangkuti dalam perkara dugaan korupsi pembangunan jalan nasional dan jalan provinsi yang turut menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.
Menurutnya, setiap pihak yang memiliki relevansi dengan perkara harus dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau KPK berani memanggil dan memeriksa pejabat publik lainnya, tidak ada alasan untuk bersikap berbeda terhadap pihak-pihak yang namanya muncul dalam laporan atau pengembangan perkara. Semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegas Sutrisno.
Ia juga mempertanyakan tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang disebut telah beberapa kali dipanggil KPK, tetapi belum memenuhi panggilan tersebut. Sutrisno menegaskan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan merupakan bagian dari kewenangan aparat penegak hukum yang harus dijalankan secara profesional.
Di tingkat daerah, Sutrisno turut mendesak Kejaksaan Negeri Medan untuk menelusuri dugaan keterlibatan Kahiyang Ayu dalam persoalan Medan Fashion Festival (MFF) 2024.
Ia meminta agar setiap informasi dan laporan masyarakat diperiksa berdasarkan bukti serta fakta hukum, tanpa mempertimbangkan latar belakang maupun hubungan keluarga pihak-pihak yang disebut.
Sementara itu, kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sutrisno meminta agar kepentingan kelembagaan terkait penerimaan hibah dari APBD Provinsi Sumatera Utara pada masa Penjabat Gubernur Agus Fatoni dipisahkan sepenuhnya dari pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Hal tersebut, menurutnya, penting mengingat adanya hibah untuk pembangunan gedung kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang hingga kini disebut belum rampung, serta rencana hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kebutuhan lahan parkir.
Ia meminta agar kondisi tersebut tidak memengaruhi independensi Kejaksaan dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan Pemko Medan maupun Pemprov Sumut.
Sutrisno menegaskan bahwa prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Karena itu, tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum hanya karena seseorang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat tinggi negara atau pernah menduduki jabatan strategis.
“Seorang petani, pemulung, maupun pejabat publik memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang kebal hukum hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan mantan presiden atau wakil presiden. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi norma konstitusi,” ujarnya.
Sutrisno berharap KPK, Kejaksaan, dan Polri dapat membuktikan independensi serta keberanian institusional dalam menangani setiap laporan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum hanya dapat dibangun melalui penanganan perkara yang transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.(ch/rel)
