Kajian
dan analisis menyeluruh itu harus dihubungkan dengan kepentingan pembangunan Kota
Medan dan kepentingan Masyarakat Kota Medan.
"Ini
penting kami sampaikan agar kedepan, ada kesesuaian antara kebutuhan
pembangunan dan kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan yang
direncanakan setiap tahunnya," papar Hendra DS selaku juru bicara Fraksi
Hanura, PSI dan PPP saat rapat paripurna tentang Pendapat Fraksi tentang R-
APBD Kota Medan tahun anggaran 2022 di gedung DPRD Kota Medan, Selasa
(20/11/2021).
Bila
hal itu dapat diwujudkan dengan baik, Hendra DS menambahkan bahwa ini akan
menunjukkan Walikota Medan adalah leader yang benar-benar memahami kepentingan
dan kebutuhan rakyat Kota Medan. Selain itu, misi mewujudkan masyarakat Kota
Medan yang berkah, maju dan kondusif menjadi sesuatu yang dapat direalisasikan
secara nyata bukan hanya harapan indah di atas kertas.
Hendra
DS menambahkan perubahan anggaran dan belanja yang dilakukan setelah dan
sebelumnya disahkan dan disepakatinya KUA/PPAS R-APBD 2022, harus menjadi
catatan penting bagi pemerintah Kota Medan.
"Dengan
adanya perubahan anggaran untuk Dinas PU dan beberapa dinas lainnya yang
melonjak tinggi, kita berharap sejalan dengan peningkatan kinerja dan kualitas
pembangunan infstruktur di Kota Medan," paparnya.
Untuk
itu, perlu perencanaan yang matang dari konsultan yang juga dibiayai oleh APBD
Kota Medan. Salah satu contoh bahwa perencanaan dalam pembangunan sistem
drainase Kota Medan tahun 2021 masih kurang mampu menyerap anggaran secara
optimal untuk menyelesaikan pembangunan drainase sepanjang 38 Km dari rencana
pembangunan/ pemeliharaan drainase di Kota Medan.
"Kami
dari Fraksi Hanura, PSI dan PPP juga meminta kedepan, pengerjaan pembangunan
infrastruktur harus dilakukan pada semester pertama. Tujuannya agar
infrastruktur yang dibangun kualitasnya benar-benar baik dan terukur,"
jelasnya.(AR/MSC)