Pejabat yang dikukuhkan dan dilantik ini sebatas peyetaraan jabatan struktural Eselon IV ke dalam kotak jabatan fungsional.
Dalam arahan Bupati yang dibacakan Plh Sekda Syahnan Batubara, menyampaikan kegiatan pelantikan ini berdasarkan peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.
"Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/3484/OTDA tanggal 21 Mei 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi dilingkungan pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut peraturan Menteri PAN dan RB nomor : 17 tahun 2021 serta peraturan Menteri PAN dan RB nomor : 25 tahun 2021," katanya.
Lanjutnya, surat Gubernur Sumut Nomor : 061/13670/ORG tanggal 28 Desember 2021 tentang penyampaian persetujuan penyetaraan jabatan dilingkungan Pemerintah kab/kota di provinsi Sumut.
"Yang pada intinya seluruh kepala Daerah diberikan waktu paling lambat 31 Desember 2021 untuk melaksanakan pelantikan pejabat fungsional yang merupakan peralihan dari pejabat struktural eselon IV sesuai dengan surat Mendagri Nomor : 800/3484/OTDA tanggal 31 Me 2021," Katanya.
Jabatan fungsional ini adalah kehormatan karena tidak semua orang bisa mendapatkannya tetapi kehormatan hakiki tidak lahir dari tampilan atau kedudukan melainkan sifat prilaku dan kinerja.
"Untuk itu saya meminta kepada pejabat fungsional yang baru dilantik agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, menjaga amanah, selalu menjalin kerja sama dengan para pihak terkait dan berperan aktif dalam menanggulangi Pandemi covid -19," Tutupnya. (fadli/mm)
