 |
| Kadinkes Batubara dr.Wahid Khusayri.(foto/ist) |
Kadinskes Batubara Drg. Wahid Khusayri, M.M, menyebutkan, perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Batu Bara sejak akhir Januari 2022, berada di angka 32 kasus terkonfirmasi COVID-19. Saat ini, Batubara berada dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1.
Sesuai Surat Edaran Bupati Batubara untuk memenuhi percepatan vaksinasi, Pemkab sudah membangun 168 pos pelayanan vaksinasi yang terletak di beberapa titik di Kabupaten Batubara.
Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Tim Gerakan Khusus, yang terdiri dari Polres, Polsek, Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun, untuk mengajak masyarakat melakukan vaksinasi booster. Terutama untuk lansia, masyarakat rentan, dan pelayan publik.
Khusus untuk pelayan publik, Pemkab Batubara akan mengeluarkan regulasi untuk ASN dan non ASN dalam melaksanakan vaksinasi dosis 2 dan booster sesuai jadwalnya. Percepatan Vaksinasi Dosis 2 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pemkab Batu Bara juga sudah mendekati angka 70 persen.
Dijelaskan Wahid, dalam 32 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Batubara belum dinyatakan sebagai varian Omicron, sebelum dilakukan tindak lanjut pemeriksaan PCR dengan nilai CT Value (Cycle Treshold Value) di bawah 30, yang dikirimkan ke Litbangkes Kemenkes RI di Jakarta.
Hal ini dikarenakan Indonesia masih memiliki laboratorium pemeriksaan tes Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) untuk mendeteksi Omicron yang masih terbatas, dan hanya ada di Jakarta.
“32 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Batu Bara belum dikatakan Omicron, tapi masih sebagai Probable Omicron atau diduga Omicron. Harus ada tindak lanjut pemeriksaan CT Value di bawah 30 yang sampelnya dikirimkan ke Litbangkes di Jakarta. Dari 32 kasus tersebut belum ada sampel yang dikirimkan,” tegas Wahid.
Sekali lagi Wahid menegaskan, hingga saat ini belum ada kasus terkonfirmasi Omicron di Kabupaten Batubara.
Untuk meningkatkan Herd Imunity, Bupati Zahir Bersama Polres, Polsek dan Camat akan terus gencar meningkatkan vaksinasi Booster dengan terus mengajak masyarakat melakukan vaksinasi di pos-pos pelayanan yang difasilitasi pemerintah dan sebagai ujung tombaknya adalah kepala desa dan kepala dusun. (zein/mm)
