Plt Bupati Langkat Sampaikan LPJ APBD TA 2021, Ini Penjelasannya

Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin dalam sidang paripurna di gedung dewan. (foto/ist)

LANGKAT (MM) - Plt Bupati langkat H. Syah Afandin, SH, menyampaikan penjelasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (TA) 2021, dalam sidang paripurna di gedung dewan, Senin (11/7/2022). 

Sidang paripurna dibuka langsung Ketua DPRD Langkat, Sribana PA, yang kemudian dilanjutkan penyampaian pandangan masing-masing fraksi DPRD, tentang LPJ Pelaksanaan APBD Pemkab Langkat. 

Yakni Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Keadilan Pembangunan Kebangsaan (KPK), Bintang Persatuan Indonesia (BPI), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Nasional Demokrasi (NasDem) dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 

Plt Bupati Langkat menjelaskan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat nomor 4 tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021, tentang perubahan (P) APBD TA 2021 terdiri dari sebesar Rp2.134.997.096.064. Sementara belanja sebesar Rp2.326.815.938.858 sehingga terjadi defisit atau kekurangan anggaran sebesar Rp191.818.842.794,00.

Selanjutnya, Plt Bupati Langkat memaparkan pendapatan daerah diketahui realisasi pendapatan pada TA 2021 mencapai Rp2.266.625.881.854 atau 106,17 persen dibandingkan dengan target Rp2.134.997.096.064. Sedangkan belanja daerah diketahui anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp2.166.967.560.816 atau 93,13 persen dari target Rp2.326.815.938.858.

Plt Bupati menegaskan, pembiayaan itu dibagi menjadi dua kelompok, Yakni kelompok penerima pembiayaan daerah dan kelompok pengeluaran pembiayaan daerah. 

Pada kelompok penerimaan penggalian daerah realisasi pemerintah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.197.035.973.844. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah realisasi sebesar RP5.217.131.050.

Selanjutnya Afandin menyampaikan laporan arus kas dan neraca daerah. Bahwa arus kas terdapat saldo akhir kas per 31 desember 2021 sebesar Rp.291.477.163.832. (mm/ril)