 |
| Wantim DPD Golkar Sumut, KRT Dr. H. Hardi Mulyono, MAP. (foto:mm/dok) |
Padahal, Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres No. 81/TPA Tahun 2022 tertanggal 24 Juni 2022, tentang Pemberhentian Dr. Ir Hj. Sabrina sebagai Sekdaprov Sumut dan Mengangkat Ir Arif Sudarto Trinugroho, MT., sebagai Sekdaprov Sumut menggantikan Sabrina.
Selain itu, Hardi Mulyono juga mempertanyakan, kenapa Gubsu juga belum melantik Susanti Dewayani, Sp.A., menjadi Wali Kota Pematang Siantar. Sebab, Mendagri telah menerbitkan Kepmendagri No. 131.12.1338 Tahun 2022 tertanggal 8 Juni 2022, tentang Pengangkatan Wakil Walikota Siantar Susanti Dewayani, Sp.A., menjadi Wali Kota Pematang Siantar.
Sama halnya dengan Tanjungbalai. Mendagri melalui Kepmendagri No. 131.12-771 Tahun 2022 tertanggal 31 Maret 2022, telah menetapkan Wakil Walikota Tanjungbalai H. Waris, S.Ag., MM., menjadi Walikota Tanjungbalai.
“Ada apa, dan apa alasan Gubsu Edy belum juga melantik Sekdaprov Sumut, serta Wali Kota Tanjungbalai dan Wali Kota Pematang Siantar tersebut. Padahal, Kepres pengangkatan Sekdaprov Sumut dan Kepmendagri tentang pengangkatan Wali Kota Tanjungbalai dan Pematang Siantar, sudah lebih sebulan diterbitkan,” tandas Hardi Mulyono.
Hardi menyebutkan, jika belum dilantiknya ketiga pejabat tersebut dikarenakan ketidakfahaman Edy Rahmayadi tentang tata laksana pemerintahan provinsi yang profesional, maka itu sangatlah memprihatinkan. Sebab, “Edy Rahmayadi sudah empat tahun menjabat sebagai Gubernur Sumut. Tapi, kok belum faham tata laksana pemerintahan daerah yang profesional”.
Lebih memprihatinkan lagi, tambah Hardi, jika sikap Edy Rahmayadi itu sebagai bentuk ‘perlawanan’ kepada pemerintah pusat, karena sosok Sekdaprov Sumut yang ditetapkan Presiden Jokowi ternyata bukan sosok yang diinginkan Edy Rahmayadi sebagai Sekdaprov. “Sudah menjadi rahasia umum, siapa calon yang diinginkan Edy Rahmayadi sebagai Sekdaprov Sumut,” ujar Hardi.
Hardi Mulyono yang juga tokoh masyarakat Jawa Sumatera Utara itu, berharap belum dilantiknya Arif, Waris dan Susanti oleh Gubsu Edy Rahmayadi bukan dikarenakan ketiganya kebetulan dari etnis Jawa, karena itu dikhawatirkan bisa berkembang menjadi isu liar.
“Kalau Gubsu Edy Rahmayadi memang bijak, maka dia tidak akan melakukan kebijakan yang bisa mengundang munculnya isu-isu yang liar dan mengganggu kenyamanan masyarakat Sumatera Utara.”
Kritik FPG DPRD Sumut
Hardi Mulyono yang pernah menjabat sebagai Sekum DPD Golkar Sumut dan Ketua Fraksi PG DPRD Sumut, juga mengkritisi lemahnya sikap kritis anggota FPG DPRD Sumut di dalam menyoroti berbagai kebijakan Gubernur Sumut, termasuk belum dilantiknya Sekdaprov Sumut difinitif.
“Sebagai wakil rakyat, mestinya anggota FPG DPRD Sumut kritis dan bertanggungjawab untuk mengkoreksi kebijakan yang dilakukan Gubsu. “Kritik itu dilakukan bukan karena rasa benci, tapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara,” ujar Hardi.
Karenanya, Hardi menyarankan kepada Ketua DPD Golkar Sumut untuk meninjau ulang kepemimpinan Fraksi Golkar di DPRD Sumut. “Fraksi itu perpanjangan tangan partai di legislatif. Kalau fraksi tidak menjalankan program partai, sudah selayaknya Ketua Golkar Sumut meninjau ulang kepemimpinan fraksi di DPRD Sumut.”
Akhirnya Hardi Mulyono berharap, masih enggannya Gubsu Edy Rahmaydi melantik Arif Sudarto sebagai Sekda Prov Sumut, maupun Susanti Dewayani sebagai Wali Kota Pematang Siantar dan status Waris Thalib sebagai Wali Kota Tanjungbalai yang belum jelas, tidak sampai menambah Panjang daftar negatif dari sosok Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut. “Kita tunggu, sampai dimana sikap bijak Gubsu Edy Rahmayadi di dalam masalah ini.” (mm/ril)
