 |
| Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. (foto:mm/awal yatim) |
Hal ini dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono ketika berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Kamis (26/1/2023) sore.
Dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan ini ,dari enam pelabuhan Perikanan di Indonesia yang terjelek adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. "Lihat saja, kondisi Pelabuhan Belawan ini, bau dan jorok serta kondisi ini sama pada semua pelabuhan perikanan di Indonesia," ucap Trenggono
Terkait hal itu kata Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengangarkan dana sebesar Rp 400 hingga Rp500 Miliar untuk membangun Pelabuhan Perikanan Samudera ( PPS) Belawan yang bersumber dari APBN dan pinjaman dari negara Francis.
"Mau kita pembangunannya sudah terlaksana tahun lalu.Tapi adanya kendala, sehingga tertunda.Semoga di tahun ini dapat terlaksana pembangunannya," ujar Trenggono.
Ketika ditanya tentang diterapkannya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 5 persen terhadap penangkap ikan terukur, Trenggono menjelaskan, pembahasannya sudah melalui beberapa kali pertemuan dengan sejumlah pengusaha dan instansi terkait serta nelayan.
"Semua uang yang dihasilkan dari PNBP atas penangkapan ikan terukur itu akan dikembalikan kembali untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan yang enam hingga tujuh tahun belakangan ini tidak ada pembangunan," jelasnya.
Pada kunjungan perdana ini, Menteri KKP menyempatkan diri meninjau kondisi Pelabuhan Perikanan Samudera ( PPS ) Belawan sambil berbincang dan berjalan kaki dengan pejabat terkait diantaranya Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan Asep Saifullah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Ir. Aspan Sofian, MM, Ketua HNSI Sumut Zulfahri Siagian dan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Josua Tampubolon. Kepala Karantina Ikan, Kepala PSDKP dan pejabat lainnya.
Sementara itu,Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut , Zulfahri Siagian SE memberi apresiasi kepada KKP yang berencana membangun Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan.
"Kami berharap arah pembangunan itu harus tetap mengutamakan kepentingan nelayan. Terutama terkait rencana reklamasi pelabuhan yang lokasinya bersebelahan dengan pemukiman nelayan Kota Medan," ujarnya.(awal yatim)
