 |
| Diskusi Terbatas LM FEB UI dengan Dosen dan Peneliti di Kampus Universitas Indonesia Salemba.(foto/ist) |
Diskusi ini salah satu rangkaian semarak HUT ke-60 LM FEB UI yang digelar Rabu pekan lalu di Function Hall 9 Gedung Mohammad Sadli Kampus UI Salemba.
Topik ini sangat menarim, karena didasari potensi UKM Indonesia begitu besar. Berdasarkand ata Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memberikan kontribusi 60,5% PDB Nasional dan berkontribusi terhadap ekspor non migas sebesar 15,6%. Dari sisi digitalisasi, hasil survei UKM Center FEB UI 15% UMKM sudah switch to digital. Untuk digital behavior, sebanyak 88% usaha sudah aktif menggunakan aplikasi pesan instan dan 79% aktif dalam media sosial (Survei UKM Center FEB UI, Mei 2020).
Diskusi menghadirkan narasumber Kepala UKM Center FEB UI, Zahra Kemala, Ph.D, Dr. Willem Makaliwe selaku Kepala LM FEB UI dan Dr. R. Nugroho Purwantoro selaku Wakil Kepala Bidang Administrasi, Keuangan, dan SDM LM FEB UI. Selain beberapa nama diatas, terdapat beberapa konsultan dari Lembaga Management serta dosen dan peneliti dari kalangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ikut serta dalam diskusi ini. Diskusi dibuka Dr. R. Nugroho Purwantoro selaku perwakilan dari Jajaran Pimpinan LM FEB UI.
Dilihat dari perspektif lain, Zahra mengatakan, tantangan yang dihadapi pelaku UKM, berdasarkan survei masih banyak pelaku UKM yang memiliki kerangka pikir tradisional, gadget yang outdated, waktu yang terbatas karena sibuk dengan aktivitas jual beli, infrastruktur jaringan yang terbatas, serta kurangnya akses terhadap informasi.
Selain itu, tantangan lain tidak adanya kesinambungan hidup pada usaha yang dijalankan, literasi keuangan tidak efektif, literasi digital tidak terpahami dengan baik, dan banyaknya persaingan dalam e-commerce. Perlu digarisbawahi pula, bahwa memasuki platform e- commerce adalah digitalisasi pasar, bukan digitalisasi UKM.
Sesi terakhir fokus membahas solusi dan pemecahan masalah. Ibu Hapsari menggagaskan bahwa perlu adanya satu big data yang dikelola pemerintah sebagai database UMKM seluruh Indonesia. Database ini dapat digunakan oleh berbagai instansi pemerintahan maupun oleh pelaku UMKM untuk keperluan pemetaan pasar dan mengelola persaingan.
Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah lokal seperti pemda atau pemkot dalam hal pendampingan UMKM naik kelas. Optimalisasi lokalisasi layanan pun perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk usaha kuliner.
Pemerintah didorong membuat roadmap digitalisasi UKM, mengadakan pelatihan digital yang disesuaikan dengan segmentasi pasar, meningkatkan standar pelayanan ekosistem digital, dan perlu adanya suatu komunitas yang dapat saling mendukung praktik digitalisasi UKM.
Berdasarkan pengalaman, sambung Zahra pelatihan digitalisasi perlu dilakukan kepada seluruh karyawan, tidak hanya pemilik usaha, karena sering kali materi tidak tersampaikan dengan efektif sampai level pelaksana sehingga menghambat proses transfer ilmu yang dilakukan oleh pemerintah.
Sementara itu, Imanul Hakim Camil selaku Kepala Divisi Digital Economy ILUNI FEB UI memberikan alternatif lain untuk pengembangan UKM. Berdasarkan pengalamannya, jauh lebih efektif menggunakan skema super offtaker daripada program pendampingan. Jadi bentuk usahanya yang dimitrakan dengan merek dan kualitas yang sudah terjamin agar omset lebih terjaga.
Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku UKM selalu fokus ke omset penjualan, makanya sulit bagi mereka untuk mengikuti program pelatihan maupun pendampingan yang mengorbankan banyak waktu dan tenaga mereka yang bisa dialokasikan untuk berjualan. Tujuan dari skema ini adalah agar terciptanya sebuah ekosistem dengan omset UKM yang sehat. Bentuk kerja sama nya akan lebih banyak melibatkan BUMDES.
Kegiatan diakhiri closing statement dari Jajaran Pimpinan LM FEB UI. Willem berpendapat bahwa keunikan UKM harus senantiasa dijaga karena banyak kelebihan UKM dibanding usaha yang lebih besar. Pengembangan UKM harus lebih banyak melibatkan senior dengan usia 40 tahun ke atas agar dapat memperluas jaringan UKM yang kuat dan autentik.
Hal senada disampaikan Nugroho, terkait peran Kementerian maupun Lembaga yang dapat diperkaya menjadi sentra pelayanan yang lengkap bagi para pelaku UKM. Diharapkan pemerintah dapat menyediakan fasilitas dan layanan yang berkaitan dengan UKM, lalu pelaku UKMnya sendiri yang memilih mana yang akan mereka gunakan atau ikuti. Bentuk seperti ‘supermarket’ ini juga diharapkan dapat menjadi suatu platform matchmaking antar pelaku UKM dalam memulai bentuk kerja sama baru. (pengirim: LM FEB UI)
