JAKARTA (MM) – Ijtima’ Ulama Jakarta mengeluarkan 9 poin rekomendasi dalam forum Ijtima’ Ulama Jakarta yang digelar di Hotel Novotel, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Pertama, menjadikan Ijtima' Ulama Jakarta sebagai forum komunikasi para ulama, kiai, habaib maupun Bu Nyai untuk menjalankan politik kebangsaan, kerakyatan dan etika berpolitik sebagai gagasan utama dalam merawat masa depan Jakarta.
Juru Bicara Ijtima’ Ulama Jakarta KH Makmun Soleh mengatakan, para ulama juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif, efesien, akuntabel dan transparan dalam rangka mewujudkan Jakarta yang bebas banjir, macet dan polusi; Jakarta yang sehat, bersih, aman dan nyaman; Jakarta yang religius, manusiawi, toleran dan berkeadaban, serta Jakarta yang cerdas, maju, makmur, adil dan sejahtera seluruh warganya.
”Juga Jakarta yang mempunyai good governance dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam pemerintahan untuk memewujudkan kultur yang madani,” katanya.
Selain itu, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan pemilu di DKI Jakarta yang jujur dan adil, independensi lembaga penyelenggara pemilu, dan mencegah terjadinya politik uang serta politisasi agama. Poin lainnya adalah meminta Pemerintah untuk menindak tegas restoran atau kafe di Jakarta yang menjual produk-produk makanan minuman yang diragukan kehalalannya. Langkahnya dengan melakukan pengawasan dan edukasi serta penegakan hukumterhadap para pengusaha kafe Jakarta yang tidak mematuhi peraturan tentang Jaminan Produk Halal.
Ijtima' Ulama Jakarta juga mendorong peningkatan peran perempuan di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, juga termasuk pada bidang politik. Para ulama, khususnya dai dan daiyah yang terlibat dalam Ijtima’ Ulama Jakarta akan berada di garda terdepan dalam mengawal isu-isu kesetaran gender serta pengentasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Rekomendasi lainnya yakni meminta DPW, DPC dan DPAC PKB DKI Jakarta untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan Dewan Syuro di masing-masing tingkatan, termasuk memfasilitasi dan memfungsikan Dewan Syuro sebagai vote getter di wilayah masing-masing bagi kemenangan PKB dalam Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada tahun 2024 di DKI Jakarta.
”Ijtima’ Ulama Jakarta memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangkan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024-2029, serta memberikan kewenangan kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB,” tuturnya.
Pihaknya meminta seluruh pengurus dan kader PKB DKI Jakarta untuk terus menguatkan komitmen kebangsaan dengan terus menguatkan tradisi lokal Jakarta yang egaliter baik dalam hal religiutas, budaya dan potensi lainnya untuk masa depan Jakarta.
”Ijtima Ulama Jakarta menempatkan semua ulama di Jakarta, termasuk para habaib, dai dan daiyah sebagai juru kampanye PKB dan Gus Muhaimin serta melakukan silaturahmi dan komunikasi yang intensif dengan semua kalangan baik pengurus NU, pondok pesantren, majelis taklim, jamiyah thariqah, komunitas dan tokoh-tokoh masyarakat Jakarta lainnya,” katanya. (mm/red)
