 |
| Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar (kanan) menghadiri Musrenbang Provinsi Sumut. (foto/ist) |
Musrenbang di buka Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan mendapat dukungan penuh dari Bupati Asahan. Menurutnya, Musrenbang ini merupakan momen penting untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan tepat sasaran.
"Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Asahan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan," ujar Bupati di sela kegiatan.
Bupati Taufik ZA mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan semangat gotong royong dan kolaborasi demi mencapai hasil Musrenbang yang maksimal serta mewujudkan visi Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.
Sebelumnya Gubsu Bobby Nasution menargetkan nilai investasi yang masuk ke Sumut mencapai Rp100 triliun per tahun. Ia menekankan bahwa peningkatan investasi akan berdampak positif terhadap seluruh indikator makro pembangunan.
“Ketika investasi masuk dan berjalan baik, maka semua indikator makro akan ikut terdorong. Perusahaan dan pabrik yang buka akan mengurangi pengangguran, meningkatkan PDRB per kapita, dan menciptakan efek domino lainnya,” jelas Bobby.
Selain investasi, Bobby juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi yang tidak hanya mengandalkan dana APBD. Ia mendorong kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk BUMD di sektor-sektor strategis yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing, seperti migas di Langkat atau tambang emas di Mandailing Natal.
“Kita bentuk BUMD bersama, kelola secara profesional. Ini bisa mendatangkan profit, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan dividen, dan menaikkan PAD,” kata Bobby kepada para bupati dan wali kota yang hadir.
Pada kesempatan itu, Bobby juga memaparkan sasaran utama pembangunan Sumut 2025–2029 yang menjadi indikator makro.
Selanjutnya dilakukan MoU antara Pemprov Sumut dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait sinergi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan statistik sektoral Sumut dan MoU Pemprov Sumut dengan Administrator KEK Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara, dan BPJS Ketenagakerjaan mengenai pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei untuk periode 2025–2026.
Kemudian dilanjutkan MoU Pemprov Sumut dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang penanganan masalah hukum berbasis keadilan restoratif di Sumatera Utara.(rahmadhika)
