 |
| Suasana di gedung DPRD Toba. (foto/ist) |
Saran tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Toba, Senin (11/8/2025), usai pembahasan bersama eksekutif. Ketua Bapemperda DPRD Toba menegaskan, penyusunan RPJMD harus mematuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, namun tetap memerlukan revisi pada sistematika penulisan, tujuan dan sasaran pembangunan, indikator, serta sinkronisasi data dengan kondisi di lapangan.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan Bapemperda antara lain:
- Visi Toba Mantap 2029 diharapkan tidak hanya menjadi slogan, melainkan target terukur dengan dukungan seluruh DPRD.
- Penyusunan program wajib memperhatikan 5 prioritas kepala daerah dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- Sektor pertanian diminta melakukan observasi lahan sebelum pengembangan kawasan terpadu, mengkaji ulang penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), serta mengoptimalkan pengawasan.
- Pelayanan kesehatan harus merata di seluruh kecamatan, termasuk pemerataan tenaga medis dan sinkronisasi data penerima BPJS PBI.
- Pendidikan diminta memetakan kebutuhan guru, memberikan insentif bagi guru di daerah terpencil, serta mendorong pelatihan berkelanjutan dan pengembangan olahraga daerah.
- Pariwisata perlu memfungsikan infrastruktur yang terbengkalai, memanfaatkan gedung baru di Lumban Pea, dan membuat even yang menarik wisatawan.
- Pengawasan pembangunan infrastruktur harus diperketat, memastikan pelaksana proyek memiliki rekam jejak baik.
Bapemperda berharap masukan ini dapat diakomodasi sebelum penetapan RPJMD menjadi Peraturan Daerah, agar visi pembangunan Toba lima tahun ke depan dapat terwujud secara berkelanjutan dan tepat sasaran.(paber simanjuntak)
