 |
| Sunarji Harahap, M.M. (foto/ist) |
PERGANTIAN menteri sebenarnya sesuatu hal yang biasa tetapi kali ini tak terduga oleh Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet karena ada satu menteri yang sebelumnya merupakan menteri andalan, baik dalam Pemerintah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) satu kali, kemudian pemerintahan Jokowi dua kali yaitu Sri Mulyani
Kepiawaian dari Sri Mulyani sudah tidak diragukan lagi apalagi orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 lalu.
Pergantian tersebut cukup mengejutkan meski hal itu adalah hak prerogatif presiden, pasca-tragedi demokrasi dengan adanya unjuk rasa menolak tunjangan perumahan DPR RI yang berujung tragedi nasional menimbulkan keterkagetan bagi publik.
Hal ini juga Sri Mulyani satu-satunya Menteri yang terkena dampak penjarahan para pendemo kemarin. Tentunya ini amarah rakyat dari kebijakan yang belum sesuai dengan harapan rakyat.
Penunjukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentu mengingatkan kita pada penunjukan Menteri Keuangan Bambang Subianto pada 27 tahun yang lalu. Keduanya sama – sama Insinyur. Keduanya sama – sama ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam kondisi ekonomi yang tidak baik – baik saja. Keduanya juga sama – sama ditunjuk sebagai Menteri Keuangan tidak lama setelah aksi demonstrasi besar yang masif di beberapa kota di Indonesia
Purbaya dianggap cocok dengan visi fiskal Prabowo yang cenderung ekspansif, namun tetap dalam kerangka kehati-hatian untuk mengedepankan keamanan makroprudensial perekonomian nasional. Walaupun bukan orang baru, kita semua berharap besar Menteri Purbaya mampu membawa ekonomi Indonesia selamat dari semua tekanan yang terjadi belakangan ini dan menyelesaikan semua permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini sehingga terciptanya perekonomian Indonesia yang lebih baik yang pro kepada rakyat.
Baru beberapa hari menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung membuat gebrakan besar. Mulai dari menebar likuiditas ratusan triliun rupiah ke bank Himbara hingga menyiapkan tim khusus pemantau anggaran.
Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan pada awal September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Ia memiliki latar belakang kuat di sektor keuangan dan perbankan, termasuk pengalaman sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Danareksa.
Saat mulai menjabat, situasi ekonomi nasional menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya bunga utang, penurunan penerimaan negara, serta volatilitas nilai tukar rupiah dan pasar modal yang cukup signifikan akan menjadi sebuah 'dejavu' yang sempurna apabila kelak Menteri Purbaya juga berhasil membawa kita melewati masa ekonomi yang sulit ini.
Hanya beberapa jam setelah dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung mencuri perhatian publik. Beberapa pernyataannya yang terkesan 'koboi' menjadi perbincangan hangat di berbagai platform digital hari itu. Masyarakat memang masih berada dalam situasi yang sensitif, setelah seminggu sebelumnya dibayangi oleh aksi demonstrasi besar yang secara kolektif menguras energi dan emosi.
Di balik pernyataan – pernyataan Menkeu Purbaya yang 'koboi' pada hari pertamanya, sejatinya juga tersimpan sebuah gaya komunikasi yang orisinil, polos dan apa adanya. Dari gaya komunikasinya itu, Menkeu Purbaya seharusnya adalah orang yang 'merdeka' dalam menyampaikan pemikiran dan gagasan yang ada dibenaknya, apa adanya dan tanpa dibuat – buat. Tanpa kepentingan politik apalagi kepentingan populis.
Cara dan gaya bicara tanpa basa-basi tersebut tercermin langsung pada saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR – RI. Menkeu Purbaya mengakui bahwa demonstrasi yang besar pada akhir Agustus lalu adalah akibat dari tekanan ekonomi yang berkepanjangan karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter yang sebetulnya ada pada kendali pemerintah sendiri.
Transformasi Ekonomi Nasional Sri Mulyani digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya sejatinya bukan orang baru di perekonomian Indonesia, sebelum sebagai pimpinan LPS, ia pernah menjadi seorang ekonom. Tercatat telah lama aktif di sektor keuangan nonperbankan, seperti saat menjabat di Danareksa. Rekam jejak ini menunjukkan bahwa Purbaya memahami dinamika baik sektor fiskal maupun moneter.
Kedekatannya dengan berbagai institusi keuangan, termasuk jaringan kuat di luar negeri, menjadi nilai tambah yang membuatnya tidak bisa dipandang sebelah mata, meskipun belum pernah di Bank Dunia. Selama di Danareksa, ia juga menjalin kerja sama dengan institusi keuangan Amerika kebanyakan.
Empat Gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa
1. Tebar Rp200 triliun ke Bank Himbara
Secara terperinci, pemerintah menempatkan Rp55 triliun ke Mandiri, Rp55 triliun ke BRI, Rp55 triliun ke BNI, Rp25 triliun ke BTN dan Rp10 triliun ke BSI. Terkait besaran dana tersebut, Purbaya menyebut pertimbangannya berdasarkan kapitalisasi masing-masing bank. Oleh sebab itu, pembagian tidak sama rata.
BSI menjadi satu-satu bank non BUMN atau Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang ikut menerima dana segar dari pemerintah tersebut. Alasannya karena BSI bisa mengakses nasabah di Provinsi Aceh.
Langkah ini ditujukan untuk memberikan guyuran likuiditas sehingga sektor riil dapat kembali bergerak. Tentu dana tersebut harus betul – betul kemudian disalurkan lewat penyaluran kredit dan pembiayaan oleh kelima bank Himbara tersebut untuk menggerakkan roda perekonomian.
Penyaluran dana stimulus pemerintah oleh perbankan tersebut harus benar – benar diawasi dan difokuskan pada pembiayaan modal kerja yang bersifat produktif. Hal ini untuk menggenjot ekonomi supaya masyarakat bisa lebih mudah mencari pekerjaan
2. Membentuk Tim Pantau Penyerapan Anggaran
penyerapan anggaran yang diakuinya masih lambat adalah Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis, tidak menutup kemungkinan bakal langsung mendatangi kementerian/lembaga tersebut. secara reguler, kementerian yang lambat akan datangin. Selain itu membentuk tim dengan Menko Perekonomian dan Menteri Investasi untuk memastikan penyerapan anggaran program-program prioritas
3. Mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Komitmen penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak ada lagi dana yang mengendap di kas negara pada akhir tahun anggaran. Ia menekankan bahwa seluruh pos belanja pemerintah harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. APBN digunakan secara efektif. Tidak boleh ada uang berlebihan yang tidak terpakai. Kalau ada program yang belum siap, anggarannya akan kita alihkan ke sektor yang lebih siap dan berdampak langsung
4. Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diinginkan Prabowo bisa tercapai . Salah satunya melalui kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian TKD dan peningkatan belanja pemerintah. RAPBN 2026 tidak akan ada pemotongan anggaran TKD. Penambahan TKD masih dalam tahap diskusi dengan DPR RI. Pertumbuhan ekonomi RI bisa tumbuh 6 sampai 6,5 persen dalam 1 hingga 2 tahun mendatang atau pada 2026 hingga 2027.
Beberapa tahun terakhir ini, mesin ekonomi Indonesia pincang, di mana pemerintah dan swasta masing-masing jalan sendiri. dan jangan berpuas diri dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini 5 persen, maka bisa terjebak dalam middle income trap.(*)
Penulis: Sunarji Harahap, M.M, Dosen FEBI UIN Sumatera Utara/Guru Best Teacher SMA Unggulan Al Azhar Medan.
