![]() |
| Anggota DPRD Medan DR Dra Lily MBA MH. (foto/ist) |
Dalam laporannya, Lily meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan reses, dengan menetapkan skala prioritas pelaksanaan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami berharap seluruh aspirasi warga yang tertuang dalam laporan reses ini dapat segera ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh OPD terkait,” ujar Lily.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, serta dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, para anggota DPRD, dan jajaran pimpinan OPD Pemko Medan.
Lily menjelaskan, salah satu aspirasi utama yang menjadi prioritas adalah pemindahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di dekat Sekolah Sutomo 2, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat. Selain berdekatan dengan lingkungan sekolah, TPS tersebut juga berada di kawasan permukiman warga.
Menurutnya, keberadaan TPS tersebut sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar akibat bau tidak sedap yang ditimbulkan. “Aroma menyengat dari TPS sangat mengganggu proses belajar mengajar di Sekolah Sutomo 2,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Pada kesempatan tersebut, Lily juga menyampaikan sejumlah saran dan harapan kepada Pemko Medan agar penentuan program pembangunan benar-benar berbasis skala prioritas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.
“Kami berharap usulan masyarakat ini dapat ditindaklanjuti secara cepat oleh pihak-pihak terkait,” tegasnya.
Selain itu, Lily meminta Pemko Medan melalui Bappeda agar mengakomodasi saran, pendapat, dan rumusan permasalahan yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD hasil penjaringan aspirasi masyarakat.
Ia juga mendorong OPD terkait untuk melakukan percepatan pelayanan publik sesuai bidang masing-masing, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Diketahui, reses merupakan bagian dari pelaksanaan tiga fungsi DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, yang bertujuan untuk menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.(Ahmad Rizal)


