Infrastruktur Pemprov Sumut di Sidimpuan Terbengkalai, Jalan Putus, Jembatan Rusak, Irigasi Tak Berfungsi

Bendungan dan saluran Irigasi Ujung gurap hancur sudah 2 tahun tanpa perbaikan akibatkan ratusan Ha Sawah telantar. (foto:mm/rempang ayu)

PADANGSIDIMPUAN – Sejumlah infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) di Kota Padangsidimpuan dilaporkan rusak dan belum berfungsi optimal. Mulai dari ruas jalan, jembatan, hingga jaringan irigasi, sebagian belum dapat dimanfaatkan masyarakat.

Kondisi itu terlihat pada ruas jalan provinsi penghubung Hotanopan–Hutaimbaru yang hingga kini belum bisa dilalui kendaraan. Hal serupa juga terjadi di Jalan By Pass Batunadua–Pijorkoling. Selain badan jalan belum rampung, pengerjaan jembatan di jalur tersebut juga belum selesai sehingga akses masyarakat terganggu.

Permasalahan infrastruktur turut terjadi di kawasan irigasi Ujung Gurap. Saluran irigasi yang menjadi tanggung jawab provinsi disebut tidak berfungsi maksimal selama dua tahun terakhir. Akibatnya, ratusan hektare sawah di sembilan desa terdampak dan tidak dapat digarap optimal oleh petani.

Padahal, rehabilitasi irigasi tersebut sebelumnya telah dialokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar pada November 2024. Namun, informasi yang dihimpun, proyek tersebut sempat mengalami pemutusan kontrak pada April 2025 dan belum dilanjutkan.

Kepala UPTD Padangsidimpuan Dinas PUPR Sumut, Daskur Hasibuan, mengatakan perbaikan kembali dianggarkan pada 2026. “Tahun ini pagu anggaran sudah dialokasikan dan direncanakan lelang pada Maret. Semoga berjalan lancar,” ujarnya, Minggu (8/2/2026).

Tak hanya jalan dan irigasi, akses pendidikan juga terdampak. Jalan menuju SMA Negeri 2 Poken Jior disebut terputus sekitar 200 meter sebelum sekolah karena terkendala pembebasan lahan. Warga setempat, Ahmad Rambe, berharap pemerintah segera menuntaskan persoalan tersebut.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Padangsidimpuan, Zendro Hasibuan, mengatakan jembatan beton menuju laboratorium praktik sekolah rusak akibat banjir bandang Sungai Aek Sibontar pada Maret 2025 dan belum diperbaiki. “Kalau menggunakan dana sekolah jelas kami tidak mampu. Pembangunan jembatan ini sudah berulang kali kami usulkan,” katanya.

Direktur Masyarakat Peduli Air, Energi dan Sanitasi (Margita), Subanta, menilai perbaikan infrastruktur dasar perlu menjadi perhatian serius mengingat Padangsidimpuan masuk kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Pantai Barat Sumatera Utara.

Ia berharap Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut dapat mempercepat penyelesaian proyek-proyek infrastruktur agar pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terganggu. (rempang ayu)