Koalisi Warga Pasaman Barat Desak Audit Khusus, Kelola Dana 9 Nagari Lembah Melintang Disorot

Koalisi masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan sembilan nagari di Kecamatan Lembah Melintang ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.(foto:mm/doni)

PASAMAN BARAT – Koalisi masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, LSM, insan pers, pemuda, kelompok tani, dan perwakilan warga melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan sembilan nagari di Kecamatan Lembah Melintang ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

Laporan tersebut memuat indikasi mark-up anggaran dan dugaan penggunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif. Koalisi menilai praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat serta bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dana nagari.

Salah satu pelapor, Hamidan SH, mengatakan pelaporan dilakukan sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan anggaran negara.

“Kami menduga ada praktik mark-up dan SPJ fiktif. Laporan ini kami sampaikan agar pengelolaan dana nagari transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).

Tokoh masyarakat setempat berinisial SS menyebut langkah tersebut sebagai hak warga dalam sistem demokrasi untuk mendorong pemerintahan yang bersih.

Sementara itu, perwakilan pemuda Ahmad Rifai menambahkan laporan telah disertai bukti awal dan sebelumnya dikonsultasikan dengan Inspektorat. “Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti secara profesional dan objektif,” katanya.

Pihak Inspektorat Pasaman Barat membenarkan telah menerima laporan tersebut. Pejabat Inspektorat berinisial MI menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan audit reguler di sejumlah nagari, dan laporan koalisi akan diselaraskan dengan agenda pemeriksaan yang berjalan. “Apabila diperlukan, kami akan melibatkan tenaga ahli untuk pendalaman audit,” jelasnya.

Koalisi masyarakat mendesak agar hasil audit diumumkan secara terbuka kepada publik guna memastikan transparansi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan nagari.(doni setiawan)