Reses DPRD Sergai Dapil 1 di Perbaungan, Warga Desak Perbaikan Jalan hingga Insentif Rumah Ibadah

Anggota DPRD Serdang Bedagai Dapil 1 gelar reses masa sidang 1 TA 2026 di Aula Kantor Lurah Batang Terab Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai pada Senin (9/2/2026). (foto/ist)

PERBAUNGAN – Warga Kecamatan Perbaungan dan Pantai Cermin kembali menyuarakan berbagai usulan pembangunan yang belum terealisasi saat kegiatan reses masa sidang I Tahun 2026 Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Daerah Pemilihan (Dapil) 1.

Kegiatan reses digelar di Aula Kantor Lurah Batang Terab, Kecamatan Perbaungan, Senin (9/2/2026), dan dihadiri sejumlah anggota dewan lintas fraksi, di antaranya James H. Pangaribuan (Gerindra), H. Syahlan Siregar dan Meryanto (Golkar), Darma Sutra, Zuhry Ahyar, Mangudut Hasugian (PDIP), Sutrisno (PPP), Rajali Prima (PKB), Irwanto (PAN), serta Satumin (PKS).

Turut hadir Camat Perbaungan Elmiati, Ketua APDESI Perbaungan Azrai, para kepala desa, sekretaris desa, serta lurah se-Kecamatan Perbaungan.

Dalam sambutannya, Camat Perbaungan Elmiati menyampaikan apresiasi atas kehadiran para legislator yang dinilai memberi ruang langsung bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

“Reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan, baik infrastruktur, sarana prasarana maupun sosial budaya yang sejalan dengan visi pembangunan daerah,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sergai James H. Pangaribuan menegaskan, reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga. Ia mengakui sejumlah program tahun sebelumnya sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran.

“Namun, anggaran Tunjangan Keuangan Daerah yang sebelumnya dipangkas Rp169 miliar akan dikembalikan ke kas daerah, sehingga peluang realisasi program pembangunan semakin terbuka,” jelasnya.

Ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan disampaikan langsung kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, Syahlan Siregar menambahkan bahwa pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pajak kendaraan bermotor kini dapat dimanfaatkan langsung untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan UMKM.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat segera melakukan balik nama kendaraan agar pajak masuk langsung ke kas daerah.

Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah usulan prioritas, di antaranya perbaikan jalan Dusun III Desa Sukajadi, pengaspalan Dusun VI dan Gang Sunaryo, pembangunan kantor kelurahan di Tualang, perbaikan Jalan Bakti dan Amir Hamzah di Desa Kota Galuh, peningkatan Jalan Lingkungan III Batang Terab, hingga permintaan insentif bagi pengurus rumah ibadah.

Reses tersebut diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga.(rasum)