 |
| DPD HNSI Sumut audiensi dengan Dirjen KKP di Jakarta. (Foto/ist) |
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD HNSI Sumut Zulfahri Siagian, SE mendampingi jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI yang dipimpin Sekretaris Jenderal DPP HNSI, Lidya Assegaf.
Turut hadir Ketua Bidang Tangkap, Ketua Bidang Hukum, serta Ketua Kewilayahan DPP HNSI. Sementara perwakilan DPD yang hadir berasal dari Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Papua, dan Papua Selatan.
Audiensi membahas berbagai persoalan yang dihadapi nelayan kecil di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk program pembangunan sektor perikanan yang tengah dijalankan pemerintah.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif, didampingi para direktur terkait menyampaikan bahwa KKP menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga tahun 2029.
Menurutnya, HNSI di daerah diharapkan ikut berperan dalam pengawasan sistem penangkapan ikan berkelanjutan yang mulai diterapkan tahun ini. “Untuk Sumatera Utara, sebanyak 29 Kampung Nelayan Merah Putih telah disetujui,” ujar Lotharia Latif dalam pertemuan tersebut.
Pada sesi diskusi, Ketua DPD HNSI Sumut Zulfahri Siagian menekankan pentingnya pelibatan HNSI daerah dalam pembangunan KNMP agar program berjalan tepat sasaran.
Selain itu, Zulfahri juga menyoroti masih minimnya keberadaan SPBU Nelayan di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara yang berdampak pada kesulitan nelayan kecil memperoleh bahan bakar minyak (BBM).
“Kami dari DPD HNSI Sumut mengusulkan agar pengurusan SPBU Nelayan di daerah dipermudah, khususnya di wilayah yang hingga kini belum memiliki fasilitas tersebut. Nelayan kecil sangat membutuhkan akses BBM yang mudah dan terjangkau,” kata Zulfahri.
Ia menambahkan, audiensi tersebut juga menjadi momentum bagi HNSI daerah untuk memperoleh berbagai informasi terkait arah kebijakan dan pengembangan sektor perikanan nasional ke depan.(Awal Yatim)
